Taliwang, centralditanews- Dalam Penyampaian Pandangan umumnya di Rapat Paripurna ke 19 DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (08/06/2020), Fraksi Gerakan Demokrat Karya Bangsa (F-GDKB ) menilai banyaknya sisa anggaran (Silpa,red) tahun anggaran 2019 Kabupaten Sumbawa Barat lebih disebabkan oleh penundaan program akibat kesalahan tehknis.
F-GDKB menilai, bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas jalannya roda pemerintahan harus mencermati pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sehingga dalam pengawasan tersebut, F-GDKB menilai bahwa permasalahan tehknis pada program harus diperbaiki untuk masa yang akan datang.
Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan lebih ekstra dalam menopang program yang dimandatkan oleh pemimpin daerah, F-GDKB berharap pada Pemda Sumbawa Barat untuk melakukan evaluasi pada OPD yang belum maksimal memanfaatkan anggaran.
Namun dibalik kritikan dan masukan tersebut di atas, F-GDKB memberikan apresiasi pada Pemda KSB atas pencapaian PAD mencapai 95,33 persen.
F-GDKB juga mengapresiasi Penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Kabupaten Sumbawa Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan Rpublik Indonesia (BPK RI), F-GDKB berharap semoga pada tahun berikutnya lebih dapat ditingkatkan.
Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST. Wakil ketua DPRD Sumbawa barat
Abidin Nazar, S.P., M.P. Wakil ketua ll DPRD Kab. Sumbawa Barat, Merliza, S.Sos, I, M.M. Kepala BNN Sumbawa barat, AKBP Ceppy Ahmad Hidayat, S.Ag. Wakapolres Sumbawa Barat, Kompol Teuku Ardiansyah, SH. Kasdim 1628/SB Mayor Inf Achmad Nurodin Hidayat S.Sos. Kepala Bappeda KSB drh. Haerul, MM. Anggota DPRD KSB sekitar 17 orang, dan unsur SKPD serta OPD KSB sekitar 75 orang. (cdn.wan)
