CDN, Sumbawa Barat– Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat (DPRD KSB) memberikan apresiasi dan penghargaan pada Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran yang mengajukan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kalender kerja Dewan Tahun 2025.
Selain apresiasi, F-PG juga memberikan pujian pada tema APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026 ‘Memperkokoh Kedaulatan Pangan dan Energi, Serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif’. Menurut F-PG, tema ini sangat relevan dengan agenda nasional maupun tantangan lokal. Tema ini sangat diperlukan dengan kondisi Kabupaten Sumbawa Barat yang masih tergantung dengan pangan tertentu dari luar daerah. Tantangan dalan energi listrik dan bahan bakar. Kesenjangan produktivitas sektor ekonomi serta kebutuhan enklusifitas agar pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati segelintir orang.
F-PG menyoroti rendahnya proyeksi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2026, terjadi penurunan dibandingkan pendapatan pada APBD Perubahan T.A 2025. sehingga F-PG berharap pada Pemda KSB mengambil langkah-langkah tepat untuk meningkatkan kembali pendapatan daerah. Adapun salah satunya dengan mendorong PT.AMNT untuk mengoptimalisasi smelter dan Kawasan Industri serta mendukung mendukung pemerintah pusat untuk dapat memberikan relaksasi ekspor secara terbatas dalam rangka mempertahankan piskal daerah.
F-PG juga dalam pandangan umumnya mendorong Pemda KSB menginvestasikan modal pada program-program yang dapat menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Untuk pencapaian misi pembangunan daerah, F-PG berpendapat bahwa Pemda membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang berakreditasi sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
Diakhir penyampaian Pandangan Umum F-PG terhadap penjelasan Bupati Sumbawa Barat terkait Nota Keuangan dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, F-PG menyoroti sumber pembiayaan daerah yang bersumber dari proyeksi SilPa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah).
F-PG menilai proyeksi SilPa itu cukup besar sehingga perlu dipertanyakan, apakah dari kegiatan proyek yang tidak berjalan, perencanaan yang tidak maksimal, adanya efesiensi anggaran atau paktor lainnya?
Secara garis besar, F-PG menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan layak untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Pemandangan Umum F-PG disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 masa sidang 1 Tahun Dinas 2025.(cdn.wan**)
