CDN, Taliwang — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menegaskan komitmen serius dalam keterbukaan informasi publik. Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, menyebut transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan “energi utama” dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB di Graha Fitrah, Kompleks KTC, Taliwang, Kamis (9/4/2026).
“Ke depan, teknologi informasi akan menjadi alat utama pembangunan. Komunikasi dan informasi publik harus dikelola optimal,” tegas Amar.
Langkah konkret langsung ditunjukkan. Pemkab KSB telah memperkuat struktur Dinas Komunikasi dan Informatika dari Tipe C menjadi Tipe A, termasuk menghadirkan bidang khusus pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Di saat yang sama, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga level desa terus digenjot.
Tak berhenti di struktur, KSB juga mengandalkan inovasi sosial. Forum YASINAN—yang telah berjalan selama 13 tahun—menjadi bukti nyata keterbukaan informasi berbasis partisipasi publik. Digelar rutin setiap malam Jumat dan disiarkan secara digital, forum ini menjadi ruang langsung bagi warga menyampaikan aspirasi, kritik, hingga solusi.
Dengan populasi lebih dari 150 ribu jiwa yang heterogen, Amar menilai keterbukaan informasi turut menjaga stabilitas sosial.
“Kondisi daerah tetap kondusif tanpa konflik horizontal. Ini kekuatan kita,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KI NTB, Sahnam, menekankan bahwa tantangan keterbukaan informasi kini bergeser ke era digital. Konten audio-visual dinilai lebih efektif menjangkau publik dibandingkan teks semata.
Ia juga mengingatkan, esensi keterbukaan informasi bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan memastikan masyarakat benar-benar terlibat dalam pembangunan.
“Yang utama adalah bagaimana informasi itu utuh, mudah diakses, dan berdampak pada partisipasi publik,” katanya.
KI NTB memastikan akan menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi 2026 dengan indikator yang lebih komprehensif. Fokusnya mencakup penguatan SDM, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), hingga optimalisasi kanal layanan informasi.
Kunjungan ini menegaskan satu hal: keterbukaan informasi di KSB bukan slogan. Ia telah menjadi sistem—dan kini dipacu menjadi kekuatan utama tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. (cdn.wan)
