Rakor Pertambakan NTB Bersama KPK, Bupati KSB tekankan Pentingnya Penertiban dan Kesamaan Data Di Sektor Pertambakan

CDN, Mataram—Bupati Sumbawa Barat hadir dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambakan se- Wilayah NTB yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Gubernur NTB. Dalam kesempatan tersebut Bupati didampingi oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan, Inspektur Inspektorat Daerah, Kadis Pariwista, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis PU, Kadis LHK, Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam sambutan Pembukaannya, Sekretaris daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Drs.H.Lalu Gita Aryadi menyampaikan bahwa sektor pertambakan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, menjadi tumpuan dan memiliki potensi besar menopang pembangunan NTB secara berkelanjutan.

Dikatakan Mik Gite sapaan akrabnya, bahwa dengan adanya potensi untuk menopang ketahanan pangan, ini sangat relefan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dengan memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi biru maksudnya adalah kemaritiman, peisisir dan laut-laut kita.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, KPK Republik Indonesia, Dian Patria menyebutkan bahwa dalam upaya untuk mengawal aktifitas pertambahan di NTB kita harus mengutamakan pengelolaan alam harus dijaga dan masyarakat harus sejahtera. Apalagi sekarang di NTB, jumlah touris semakin meningkat. Jangan sampai gara-gara pengelolaan pertambakan kita tidak baik ini akan berdampak buruk. Disatu sisi melalui aktifitas pertambakan, daerah dapat meningkatkan PAD, di sisi lain lingkungan rusak.

”Kita Ambil contoh misalnya kebakaran hutan, kerusakan lingkungan karena sianida, dan pengrusakan lain-lainnya akibat salah pengelolaan, itu tidak sebanding kerusakan alam dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Oleh karenanya, dalam hal pengelolaan pertambakan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus membangun fungsi koordinasi, supervisi, memediasi jika ada hal-hal yang memerlukan koordinasi lintas sektor, lintas kementerian, propinsi Kabupaten.

Sementara itu, dalam kesempatan menyampaikan paparannya, Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin.,MM. menekankan pada pentingnya upaya penertiban disektor pertambakan.

” Yang tak kalah penting dalam investasi di sektor pertambakan adalah penertiban. Lebih-lebih kami yang ada di KSB, pengelolaan tambak udang dekat dengan pemukiman warga. Ada upaya saling komplain, ada juga persoalan pengelolaan ipalnya yang tidak bagus. Nah praktek ini memberikan dampak bukan saja pada investasi Pariwisata tetapi juga pada sektor pertambakan itu sendiri. Kami berharap nanti ditanggal 8 februari nanti, saya sepakat dengan Kabupaten/Kota lainnya agar adanya kesamaan data dari pusat, hingga Kabupaten yang di jembatani oleh KPK terkait dengan sektor pertambakan yang ada di Kabupten/Kota seluruh NTB,” Ungkap H. W Musyafirin. (cdn.wan)