Gerindra Ingatkan KSB Jangan Terjebak Tambang, 69,68 Persen Ekonomi Masih Bertumpu pada Pertambangan

TALIWANG, CDN – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan pemerintah daerah agar menjadikan APBD 2027 sebagai instrumen strategis untuk mempercepat diversifikasi ekonomi.

Besarnya potensi mineral harus diimbangi dengan pengembangan sektor ekonomi alternatif yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam pandangan umum terhadap Raperda APBD 2027, Gerindra menyoroti struktur ekonomi KSB yang masih didominasi sektor pertambangan. Berdasarkan data yang disampaikan fraksi tersebut, pertambangan menyumbang sekitar 69,68 persen terhadap PDRB atas dasar harga berlaku pada 2025. Kondisi ini menjadi tantangan bagi daerah untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih beragam dan tangguh menghadapi perubahan.

Gerindra mendorong pemerintah menjadikan tahun anggaran 2027 sebagai momentum memperkuat sektor non-tambang, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan. Pemerintah juga diminta menyiapkan strategi fiskal yang terukur untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor tersebut sekaligus menciptakan sumber pendapatan daerah yang baru.

Dalam nota keuangan APBD 2027, alokasi Dinas Pertanian tercatat sekitar Rp83,70 miliar, Dinas Perikanan Rp16,24 miliar, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Rp23,54 miliar, serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Rp39,23 miliar. Gerindra meminta anggaran tersebut diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah produk lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha masyarakat.

Fraksi Gerindra juga menyoroti potensi kawasan hutan yang disebut mencakup sekitar 60 persen wilayah KSB. Potensi hasil hutan kayu dan nonkayu dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi baru, tetapi harus dikelola secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi ekologis hutan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan agar BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) dapat menjangkau wilayah rawan yang sulit diakses. Kesiapsiagaan tersebut dinilai penting untuk melindungi sumber daya alam sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Gerindra turut meminta agar kebijakan pengembangan sektor unggulan dan alokasi anggaran didasarkan pada kajian yang kuat, meliputi potensi pasar, rantai pasok, daya saing, risiko investasi, dan dampak sosial.

Pemerintah juga didorong menetapkan indikator terukur untuk mengevaluasi peningkatan kontribusi sektor non-tambang selama periode pembangunan 2025–2029. Bagi Gerindra, transformasi ekonomi bukan berarti mengabaikan pertambangan, melainkan mengoptimalkan potensi sektor tersebut sebagai modal untuk membangun ekonomi yang lebih beragam dan berdaya saing.

Melalui APBD 2027, pemerintah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di Sumbawa Barat. (cdn.wan)