Fraksi Gerindra Bongkar Tantangan APBD KSB 2027, PAD Ditargetkan Rp268,2 Miliar

TALIWANG, CDN – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti sejumlah tantangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah didorong memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Dalam pandangan umum terhadap Raperda APBD 2027, Gerindra mengapresiasi tema pembangunan KSB, yakni “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Baru”. Namun, fraksi ini mengingatkan agar arah pembangunan tersebut tidak berhenti pada dokumen perencanaan, melainkan diwujudkan melalui program terukur, alokasi anggaran proporsional, dan indikator kinerja yang jelas.

Sorotan utama Gerindra tertuju pada struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada dana transfer. Dalam rancangan APBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp268,20 miliar atau sekitar 17,74 persen dari total pendapatan daerah, meningkat dibandingkan target PAD tahun 2026 sebesar Rp159 miliar.

Atas kenaikan tersebut, Gerindra meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan dan sumber peningkatan PAD, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek pajak, digitalisasi pemungutan, serta pemanfaatan aset daerah. Strategi tersebut harus realistis dan tidak mengganggu iklim investasi maupun kualitas pelayanan publik.

Pada sisi belanja, Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran atau tingkat penyerapan. Alokasi Dinas Pertanian sekitar Rp83,70 miliar, Dinas Perikanan Rp16,24 miliar, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Rp23,54 miliar, serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Rp39,23 miliar harus menghasilkan peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, lapangan kerja, dan pusat ekonomi baru.

Gerindra juga meminta evaluasi program Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa dilakukan berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan program unggulan tersebut harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan penerima manfaat, bukan sekadar jumlah kegiatan yang terlaksana.

Persoalan pembiayaan turut menjadi perhatian. Dalam nota keuangan, penerimaan pembiayaan APBD 2027 direncanakan sebesar Rp450 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2026, sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp45 miliar.

Gerindra meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan SiLPA, langkah antisipasi jika realisasinya meleset, serta peruntukan dan risiko investasi penyertaan modal tersebut.

Menurut Gerindra, kebijakan pembiayaan harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan daerah, dan manfaat ekonomi maupun sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap investasi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah atau peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Gerindra menegaskan bahwa tantangan APBD 2027 bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan penguatan kemandirian fiskal, efektivitas belanja, dan pemerataan kesejahteraan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan substantif atas berbagai catatan tersebut agar APBD 2027 menjadi instrumen pembangunan yang transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat Sumbawa Barat. (cdn.wan)