
CDN, Sumbawa Barat– Pentingnya data akurat yang diperoleh dari lintas sektoral organisasi perangkat daerah dalam menunjang pembangunan kewilayahan menjadi faktor penentu berhasil dan terarahnya program strategis daerah, baik itu program jangkah menengah maupun program jangka panjang.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat sebagai titik sentral sistem informasi perangkat daerah tentunya memiliki peran penting dalam mendukung tersajinya data yang akurat, terintegrasi serta dipertanggungjawabkan dalam kerangka mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sebagai instansi yang menjalankan tugas penting tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat (Diskominfo KSB, red) pada Rabu (12/11/2025), kembali menggelar rapat evaluasi DSSD E-Walidata sekaligus merancang tahapan selanjutnya yang akan dilakukan guna mewujudkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Kepala Diskominfo KSB, Ir. Abdul Muis, M.M. pada media menegaskan bahwa Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) berfungsi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, baik itu digunakan sebagai RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sehingga kepala dinas yang akrab dengan media ini menekankan pada semoga petugas di masing-masing OPD untuk mengisi data sesuai kenyataan dan tidak abai atau lalai, mengingat akan ada tahapan verifikasi dan validasi data.
Abdul Muis memaparkan jika DSSE adalah cerminan dari tujuan mencapai Indonesia Satu Data. DSSE akan mempermudah pemerintah daerah dalam menentukan program strategis serta memberi kemudahan pemerintah pusat mengakses perkembangan suatu daerah. Data tersaji dalam satu sistem yang terintegrasi tanpa harus membuka aplikasi lainnya.

Berdasarkan hasil rapat penyebarluasan DSSD E- Walidata yang digelar oleh Diskominfo KSB, didapati bahwa jumlah daftar data yang terisi adalah 2.648, sementara jumlah daftar data yang telah diverifikasi Walidata adalah 2.557.
Rapat Penyebarluasan DSSD E-Walidata diisi oleh pemateri Titin Yuliana., M.Ec.Dev dan Khadafi Zubaidi, S.Kom dan diikuti oleh seluruh operator data OPD di lingkup Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam rapat tersebut, selain didapati kondisi jumlah data yang terdaftar, juga ditemukan masih adanya kendala-kendala dilapangan, misalnya adanya kelalaian petugas dalam proses penginputan data, data tidak dapat ditelusuri karena kurangnya keterangan sumber atau metode juga kendala kewenangan data berada di provinsi, sehingga data pada tingkat kabupaten tidak tersedia.
Menghadapi beberapa kendala tersebut, Diskominfo KSB telah memberikan beberapa arahan serta menguraikan permasalahan tersebut menjadi suatu solusi untuk dapat diterapkan.

Dalam rapat tersebut, Diskominfo KSB kembali mengingatkan pada pada seluruh operator di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bahwa data merupakan dasar dari seluruh proses pembangunan daerah, keakuratan dan keterpaduan data menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sehingga untuk mencapai itu, produsen data diharapkan terus meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data agar sistem Satu Data Daerah KSB semakin optimal. (cdn.wan)






