Taliwang, CDN- Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), hingga rencana penyertaan modal daerah menjadi perhatian fraksi berlambang pohon beringin tersebut.
Dalam pemandangan umum terhadap penjelasan Bupati Sumbawa Barat mengenai pengantar Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap tema pembangunan yang diusung pemerintah daerah, yakni “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru”. Tema tersebut diharapkan mampu mendorong Kabupaten Sumbawa Barat semakin maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam dokumen APBD, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp1,512 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp268,20 miliar, pendapatan transfer Rp1,145 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp98,94 miliar.
Meski memberikan respons positif terhadap peningkatan proyeksi pendapatan dibandingkan APBD 2026, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan akurat mengenai potensi dan kemampuan riil PAD. Golkar mempertanyakan apakah target PAD yang ditetapkan sudah maksimal, sekaligus mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis agar tidak menimbulkan persoalan SILPA dalam jumlah besar pada akhir tahun anggaran.
Pada sisi belanja, Fraksi Golkar menyoroti rencana belanja daerah sebesar Rp1,917 triliun yang dialokasikan untuk membiayai program pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), urusan wajib, standar pelayanan minimal, serta belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan.
Golkar meminta pemerintah daerah beserta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Fraksi ini juga menekankan agar alokasi belanja benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok masyarakat kurang mampu.
Selain itu, pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi salah satu perhatian Fraksi Golkar. Pembangunan fisik pada 2027 diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Fraksi Golkar juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar memaksimalkan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Menurut fraksi ini, kegiatan dengan anggaran besar tidak seharusnya gagal diselesaikan hanya karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Perencanaan yang matang dan percepatan pelaksanaan kegiatan dinilai penting untuk memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menekan potensi SILPA.
Catatan lainnya berkaitan dengan pembiayaan daerah. Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai rencana penyertaan modal daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp45 miliar, termasuk pihak atau badan usaha yang akan menerima penyertaan modal tersebut dan besaran alokasi untuk masing-masing penerima.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp450 miliar dan pembiayaan netto sebesar Rp405 miliar sebagaimana tercantum dalam dokumen yang disampaikan. Penjelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan transparansi dan kejelasan arah kebijakan pembiayaan daerah.
Menutup pemandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Raperda APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Sikap tersebut disertai harapan agar seluruh catatan dan masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan perencanaan anggaran demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat KSB. (cdn.wan)
