CDN, Sumbawa Barat– Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Mohammad Hatta, menegaskan bahwa pembahasan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak boleh dilakukan secara serampangan, melainkan harus berada dalam koridor resmi dan berbasis data valid agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah publik.
Menurutnya, SiLPA merupakan bagian penting dalam siklus keuangan daerah yang memiliki beragam sumber, mulai dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja, hingga sisa pembiayaan. Namun, tidak semua dokumen mampu menyajikan gambaran utuh terkait hal tersebut.
Hatta menjelaskan, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, SiLPA hanya ditampilkan secara global sebagai gambaran umum kinerja keuangan. Sementara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, SiLPA diuji lebih mendalam dari sisi kewajaran, kepatuhan, serta validitas sumbernya.
“Di LHP BPK, SiLPA diperiksa secara detail untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum paling tepat untuk membahas SiLPA secara komprehensif adalah dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setelah hasil audit BPK diterima. Di forum tersebut, seluruh komponen SiLPA dibuka secara rinci, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Hatta juga mengingatkan pentingnya edukasi publik dalam memahami SiLPA agar tidak hanya terpaku pada angka besar, tetapi juga memahami proses yang melatarbelakanginya.
Berdasarkan data, realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 mencapai Rp2,881 triliun atau melampaui target Rp1,915 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai 92,09 persen atau Rp2,059 triliun, dengan SiLPA tercatat sebesar Rp1,14 triliun.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan performa fiskal daerah yang kuat, namun tetap perlu dievaluasi secara objektif. “SiLPA harus dilihat secara proporsional, apakah berasal dari efisiensi atau faktor lain. Ini penting untuk perbaikan perencanaan ke depan,” tegasnya.
Hatta menegaskan komitmennya untuk mendorong pembahasan SiLPA yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (cdn.wan)
