CDN, Sumbawa Barat– Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah menimbang kemungkinan untuk tidak ikut membangun Sekolah Rakyat sebagaimana yang tengah digencarkan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Langkah ini bukan berarti Pemda KSB tidak mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, melainkan karena kondisi sosial dan pendidikan di daerah itu dinilai sudah cukup mapan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KSB, Ferial, S.K.M, menegaskan bahwa masyarakat di wilayahnya saat ini masih mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan formal yang ada. Hal ini menurutnya tidak lepas dari berbagai intervensi dan dukungan yang telah diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga akses pendidikan di KSB sudah sangat terbuka.
“Anak-anak kita, bahkan dari keluarga kurang mampu sekalipun, masih bisa bersekolah dengan baik. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta bantuan daerah seperti uang pangkal gratis dan seragam sekolah, sudah cukup membantu,” jelas Ferial.
Ia menambahkan, selain bantuan finansial, pemerintah daerah juga memiliki program mobil antar-jemput siswa untuk memudahkan akses anak-anak menuju sekolah. Dengan dukungan itu, Ferial menilai, hampir tidak ada alasan bagi masyarakat KSB untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal. “Kecuali kalau memang ada anak yang tidak mau sekolah, itu persoalan lain,” ujarnya.
Pertimbangan lainnya, lanjut Ferial, adalah kondisi infrastruktur wilayah KSB yang sudah sangat mendukung kegiatan pendidikan. Akses jalan menuju sekolah-sekolah di berbagai kecamatan disebutnya telah dalam kondisi baik. “Tidak ada lagi wilayah di KSB yang jalannya rusak berat sampai anak-anak kesulitan berangkat sekolah. Jalan kita sekarang hampir semua sudah hotmix,” katanya dengan bangga.
Meski demikian, Ferial menegaskan bahwa keputusan untuk tidak membangun Sekolah Rakyat tersebut masih bersifat wacana. Pemerintah daerah tidak ingin mengambil langkah sepihak sebelum memperoleh arahan dan rekomendasi dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kami akan berkonsultasi dengan Sentra Paramita selaku perpanjangan tangan Kemensos, juga dengan Dinsos Provinsi NTB. Kami akan tanyakan apakah boleh daerah seperti KSB tidak membangun Sekolah Rakyat dengan pertimbangan kondisi sosial dan pendidikan yang sudah memadai,” ungkapnya.
Ferial juga menegaskan bahwa apabila hasil konsultasi menyatakan daerah wajib ikut membangun, maka Pemda KSB akan tetap berkomitmen mendukung program nasional tersebut. “Kalau memang dinyatakan wajib, kita akan sediakan lahannya. Soal bangunan, sarana prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Dinsos KSB sendiri sebelumnya telah mengajukan tiga lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, usulan itu ditolak oleh Kemensos karena dianggap tidak memenuhi kriteria teknis dan administratif yang telah ditetapkan. “Kami siap mencari lahan lain yang lebih representatif sesuai ketentuan Kemensos kalau memang itu menjadi keharusan,” tegas Ferial.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Pemda KSB tetap mendukung penuh visi pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Hanya saja, dukungan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi objektif daerah. “Kami ingin program pemerintah pusat dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa harus memaksakan sesuatu yang sebenarnya di daerah kami sudah terlayani dengan baik,” pungkasnya. (cdn.wan)
