KELANIR, CDN — Pemerintah Desa Kelanir menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai asas, aturan, dan regulasi yang berlaku. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengalokasikan 20 persen anggaran desa untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kelanir.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan yang selama ini menjadi potensi utama sekaligus sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kelanir. Melalui pengelolaan BUMDes, pemerintah desa berharap anggaran tersebut tidak hanya terserap, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Kepala Desa Kelanir, Muslihin, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan pemerintah desa terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Menurutnya, pemerintah desa tidak ingin mengelola anggaran secara sembarangan, melainkan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memiliki peruntukan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah desa tentu taat pada asas dan aturan. Kita melihat potensi Desa Kelanir masih sangat kuat di sektor pertanian dan peternakan, sehingga dua sektor inilah yang perlu kita dorong melalui BUMDes,” ujar Muslihin, Kamis (19/06/2025)
Menurutnya, fokus terhadap pertanian dan peternakan juga dinilai sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Kelanir. Dengan mengarahkan pengelolaan BUMDes pada sektor yang menjadi mata pencaharian utama warga, diharapkan terjadi perputaran ekonomi yang lebih cepat sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Muslihin berharap pengurus BUMDes dapat menjalankan amanah tersebut secara profesional, fokus pada peruntukan anggaran, serta tidak mengabaikan aspek administrasi dan pelaporan. Ia menilai, keberhasilan BUMDes bukan hanya diukur dari kemampuan menjalankan usaha, tetapi juga dari kepatuhan terhadap tata kelola, transparansi, dan pertanggungjawaban keuangan.
Ia tidak menampik bahwa di sejumlah daerah masih terdapat BUMDes yang belum mampu berkembang bahkan menghadapi persoalan dalam pengelolaan anggaran. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Pemerintah Desa Kelanir pesimistis. Muslihin optimistis BUMDes Kelanir dapat berjalan sesuai harapan karena kepengurusannya telah dipilih dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen, serta akan mendapatkan pendampingan dari fasilitator kabupaten.
Di sisi lain, Muslihin mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan yang konstruktif terhadap pengelolaan BUMDes. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola BUMDes yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan warga.
“Harapan kita, BUMDes Kelanir bisa berkembang dan menjadi contoh. Kalau dikelola dengan baik, transparan, taat aturan dan fokus pada potensi desa, bukan tidak mungkin ke depan BUMDes Kelanir bisa menjadi pilot project di Kabupaten Sumbawa Barat,” pungkasnya. (cdn.wan)
