TALIWANG, CDN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Tahun Anggaran 2027 dirancang dengan nilai belanja mencapai Rp1,917 triliun. Namun, di balik besarnya postur anggaran tersebut, DPRD KSB masih melihat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius, yakni tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KSB terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 yang disampaikan pada rapat paripurna, Senin (9/11/2026), tercatat pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,512 triliun.
Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp1,917 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih pembiayaan sebesar Rp405 miliar yang dalam struktur APBD ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp268,20 miliar. Angka ini meningkat sekitar Rp109,20 miliar dibandingkan APBD Murni 2026 yang berada pada angka Rp159 miliar.
Meski mengalami peningkatan cukup signifikan, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas.
Sebaliknya, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber transfer lainnya mencapai Rp1,145 triliun. Angka tersebut menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah KSB Tahun Anggaran 2027.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah di atasnya.
Banggar DPRD menilai, peningkatan PAD harus menjadi agenda strategis pemerintah daerah, bukan sekadar target angka dalam dokumen anggaran.
Sejumlah sektor dinilai masih memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru, mulai dari pariwisata, jasa perdagangan, pertanian, perikanan hingga optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah.
Selain itu, penguatan sistem digital perpajakan, pembaruan data objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi bagian dari rekomendasi Banggar.
DPRD mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum dan tidak membebani masyarakat.
Persoalan kemandirian fiskal ini menjadi semakin penting mengingat KSB tengah diarahkan untuk memperkuat produktivitas daerah dan membangun klaster ekonomi baru sebagai persiapan menghadapi perubahan struktur ekonomi pascatambang.
Karena itu, besarnya APBD 2027 semestinya tidak hanya dibaca sebagai peningkatan kapasitas belanja pemerintah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Tantangannya bukan sekadar bagaimana membelanjakan anggaran hampir Rp2 triliun, melainkan bagaimana menjadikan kekuatan anggaran tersebut sebagai jalan menuju kemandirian fiskal KSB. (cdn.wan)
