TALIWANG, CDN – Pembahasan APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berkutat pada angka pendapatan dan belanja. DPRD KSB melalui Badan Anggaran (Banggar) juga menitipkan sejumlah tuntutan politik pembangunan agar anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam laporan hasil pembahasan Banggar DPRD terhadap Raperda APBD 2027 yang disampaikan pada rapat paripurna, Senin (9/11/2026).
Dengan total belanja daerah mencapai Rp1,917 triliun, DPRD menginginkan agar arah penggunaan anggaran lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal serta pemerataan pelayanan dasar.
Banggar menilai, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam rekomendasinya, DPRD meminta pemerintah daerah memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Peningkatan layanan kesehatan dasar, penanganan stunting, pencegahan gizi buruk serta penguatan fasilitas kesehatan hingga tingkat desa dan kelurahan juga menjadi perhatian.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong pengembangan UMKM melalui kemudahan akses permodalan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaku usaha lokal diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi perkembangan kawasan industri dan pertambangan.
Banggar meminta pemerintah daerah memperkuat pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK), meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mendorong optimalisasi penempatan dan perlindungan pekerja lokal di sektor industri, pertambangan maupun sektor formal lainnya.
Bahkan, DPRD turut menekankan pentingnya membuka akses pelatihan dan kesempatan kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Sementara pada sektor infrastruktur, rekomendasi DPRD mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan desa, jembatan, penyediaan air bersih, penerangan jalan umum, pengendalian banjir, drainase hingga pengelolaan sampah terpadu.
Infrastruktur tersebut dinilai memiliki hubungan langsung dengan konektivitas ekonomi, kualitas lingkungan dan aktivitas sosial masyarakat.
Sektor pariwisata juga tidak luput dari perhatian. DPRD meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan wisata, memperkuat promosi digital, membina kelompok sadar wisata serta menyusun kalender kegiatan pariwisata secara rutin.
Menariknya, Banggar juga menekankan agar pelaksanaan program KSB Maju didukung pembaruan data penerima manfaat melalui verifikasi lapangan yang adil, akurat dan transparan.
Hal ini penting agar berbagai program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Seluruh rekomendasi tersebut diarahkan untuk mendukung tema pembangunan KSB Tahun 2027, yakni “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru”.
Di bagian penutup laporannya, Banggar secara khusus meminta agar pelaksanaan anggaran dan penyerapan program dapat dimulai lebih awal pada tahun berjalan, tanpa mengabaikan kualitas, proporsionalitas dan akuntabilitas.
Bagi DPRD, APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen keuangan tahunan.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari besarnya nilai APBD, melainkan dari sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, kesempatan ekonomi yang lebih luas dan kehidupan yang semakin sejahtera. (cdn.wan)
