Fraksi PDIP Kawal APBD KSB 2027, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Rakyat

TALIWANG, CDN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Di tengah rencana belanja daerah yang mencapai Rp1,917 triliun, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok miskin, keluarga rentan, petani, nelayan, dan generasi muda.

Pandangan tersebut disampaikan dalam penyampaian catatan Fraksi PDI Perjuangan terhadap pengantar nota keuangan dan Raperda APBD 2027.

Fraksi berlambang banteng moncong putih itu mengapresiasi Bupati Sumbawa Barat beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas penyampaian dokumen anggaran tersebut. Namun, apresiasi itu disertai penegasan bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBD tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif. Lebih dari itu, anggaran harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial.

“Setiap rupiah dalam APBD harus didistribusikan secara berkeadilan, transparan, efektif, dan akuntabel,” demikian penekanan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya.

Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik tema pembangunan APBD 2027, yakni Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru. Meski demikian, implementasinya harus benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Fraksi tersebut mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial harus mendapatkan perhatian serius agar hak-hak mendasar masyarakat terpenuhi.

Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Sekadar Program

Dalam sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp400,65 miliar.

Besarnya anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat akses pendidikan, termasuk melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, bantuan pendidikan bukan sekadar program tahunan, melainkan investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan memperluas kesempatan generasi muda dalam meraih masa depan.

Karena itu, ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, dan peningkatan kualitas program menjadi aspek yang harus terus dikawal.

Sementara di sektor kesehatan, alokasi anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp176,07 miliar dan RSUD Asy-Syifa sebesar Rp95,49 miliar diharapkan mampu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan.

Fraksi juga menekankan pentingnya jaminan kesehatan masyarakat, percepatan penurunan angka stunting, serta ketersediaan obat dan tenaga medis hingga tingkat puskesmas dan desa.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala persoalan ekonomi maupun keterbatasan fasilitas.

Petani, Nelayan, dan Warga Miskin Harus Merasakan Dampaknya

Keberpihakan APBD juga diharapkan tercermin dalam penguatan sektor pertanian dan perikanan.

Dengan alokasi anggaran Dinas Pertanian sebesar Rp83,69 miliar dan Dinas Perikanan sebesar Rp16,24 miliar, pemerintah daerah diminta memprioritaskan kebutuhan riil petani dan nelayan.

Program yang didorong meliputi pembangunan jalan usaha tani, embung pertanian, jaringan irigasi, penyediaan benih unggul, sarana penangkapan ikan bagi nelayan kecil, serta pencegahan penyakit ternak.

Di sisi lain, anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp37,56 miliar serta Dinas Sosial sebesar Rp45,34 miliar diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar rehabilitasi rumah tidak layak huni, jaminan sosial bagi pekerja rentan, serta bantuan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dilaksanakan berdasarkan data yang akurat dan mutakhir. Pendataan berbasis nama dan alamat (by name by address) menjadi penting untuk memastikan bantuan pemerintah diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Pengawasan distribusi juga harus diperkuat agar tidak ada warga miskin ekstrem yang terlewat dari program perlindungan sosial.

APBD Harus Menjadi Jalan Menuju Kesejahteraan

Fraksi PDI Perjuangan menilai keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, terbukanya kesempatan kerja, serta membaiknya infrastruktur dasar harus menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.

Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan rapat berikutnya.

Penerimaan tersebut disertai catatan agar pemerintah daerah menjaga konsistensi antara tema pembangunan, alokasi anggaran, dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, APBD bukan sekadar dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen politik pembangunan yang harus memastikan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. (cdn.wan)