CDN, Sumbawa Barat– Pengadaan fisik Comment Center dan optimalisasi layanan digital Bale Rungan menjadi salah satu prioritas utama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat pada 2027. Dua program tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan informasi, komunikasi publik, sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama Diskominfo KSB di Ruang Komisi III DPRD KSB, Rabu (9/9/2026). RDP dipimpin Ketua Komisi III, H. Basuki AR, SE, dan dihadiri H. Riyadi, SE, Santri Yusmulyadi, ST serta Baharung. Dari eksekutif hadir Kepala Diskominfo KSB, Dedy Damhudy M. Khatim, S.P., M.Si., Sekretaris Diskominfo Ahmad Hidayat, S.STP., beserta jajaran.
Ketua Komisi III, H. Basuki AR, mengatakan RDP tersebut merupakan bagian dari evaluasi awal sebelum memasuki pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD KSB. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program yang diajukan Diskominfo benar-benar memiliki dasar kebutuhan dan dapat menjadi prioritas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Diskominfo KSB, Ahmad Hidayat, menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis yang perlu mendapat perhatian pada 2027. Selain peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan coaching clinic bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penguatan sistem komunikasi publik juga menjadi bagian penting yang harus didorong.
Salah satunya melalui pengadaan fisik Comment Center. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang lebih terintegrasi, sehingga berbagai informasi, aspirasi maupun kebutuhan komunikasi masyarakat dapat ditangani secara lebih terarah.
Selain Comment Center, Bale Rungan juga menjadi perhatian. Platform tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai ruang interaksi daring antara pemerintah dengan masyarakat dan perlu dioptimalkan agar tidak sekadar menjadi kanal informasi, tetapi mampu menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo KSB, Daeng Idji, menjelaskan bahwa pihaknya selama ini juga menggandeng Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk membantu menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Diskominfo juga mendorong penguatan SP4N-LAPOR agar aspirasi maupun pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur jaringan masih menjadi pekerjaan rumah. Diskominfo mengidentifikasi sedikitnya 11 titik wilayah yang mengalami kendala jaringan atau sinyal. Dari jumlah tersebut, enam titik menjadi prioritas penanganan, di antaranya wilayah Pantai Gelampar dan Poto Batu.
Untuk wilayah Talonang, Diskominfo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jaringan akan dilakukan dengan dukungan Telkomsel. Saat ini masih dilakukan peninjauan dan kajian terhadap lokasi yang tepat untuk penempatan BTS agar pembangunan dapat dilakukan pada titik yang strategis.
Anggota Komisi III, Baharung, meminta Diskominfo memberikan gambaran terkini mengenai kondisi wilayah yang masih mengalami kelemahan sinyal. Ia juga mempertanyakan pengajuan anggaran sekitar Rp11 miliar, terutama terkait kecukupan anggaran tersebut untuk menyelesaikan berbagai persoalan prioritas Diskominfo pada 2027.
Sementara itu, Santri Yusmulyadi, ST, meminta Diskominfo memaparkan progres dan capaian program selama lima tahun terakhir. Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan agar program yang direncanakan tetap selaras dengan RPJMD, termasuk target, realisasi, persentase capaian dan kendala yang dihadapi. Ia juga meminta penjelasan mengenai kerja sama Diskominfo dengan media dalam mendukung penyebarluasan informasi program dan capaian pemerintah daerah.
Dari hasil RDP, pengadaan fisik Comment Center dan optimalisasi Bale Rungan menjadi salah satu program yang didorong sebagai prioritas utama 2027, bersamaan dengan penanganan enam titik gangguan sinyal. Penguatan layanan komunikasi publik tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi pemerintah daerah dan mengejar capaian indeks yang masih tertinggal dari Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.
Sebelum RDP ditutup, H. Basuki AR meminta Diskominfo KSB segera menyerahkan laporan tertulis mengenai tujuh isu strategis yang dibahas, lengkap dengan data pendukung serta dasar pengusulannya. Dokumen tersebut akan menjadi bahan Komisi III dalam memperjuangkan kebutuhan anggaran Diskominfo pada pembahasan bersama Banggar dan TAPD. (cdn.wan)
