TALIWANG, CDN – Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat arah pembangunan serta kemandirian fiskal daerah.
Dalam pendapat akhirnya pada 9 November 2026, Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), yang telah melakukan pembahasan Raperda APBD 2027 secara komprehensif, objektif, dan konstruktif.
Bupati menegaskan bahwa berbagai koreksi, saran, serta catatan strategis yang disampaikan DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan pendapatan dan belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan rancangan yang telah disetujui bersama, struktur APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp1.962.276.412.289. Anggaran tersebut terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp1.512.276.412.289, belanja daerah Rp1.917.276.412.289, serta pembiayaan netto sebesar Rp405 miliar.
Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
Bupati menyatakan pemerintah akan terus mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi jawaban atas perhatian DPRD terhadap pentingnya memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.
Selain peningkatan PAD, pemerintah juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, terintegrasi, akuntabel, efektif, dan efisien. Penguatan pengawasan internal menjadi salah satu langkah untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan APBD 2027 bukan semata-mata bagaimana menyusun anggaran dalam jumlah besar, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan dampak nyata.
Setelah mendapatkan persetujuan bersama, pemerintah daerah akan segera menyampaikan dokumen Raperda APBD 2027 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menjalani proses evaluasi.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program pembangunan tahun 2027 dimulai tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
Dengan demikian, persetujuan APBD 2027 tidak hanya menjadi keputusan administratif antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga menjadi ujian komitmen bersama dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (cdn.wan)
