CDN, Sumbawa Barat– Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mengunjungi Kabupaten Sumbawa Barat, kunjungan kali dalam rangka melakukan Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik Pada Badan Publik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024.
Rombongan Komisi Informasi NTB yang dipimpin oleh Sansuri, S.Pt., M.M diterima langsung oleh Bupati Sumbawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Asisten III, dr. H. Syaifuddin di Ruang Rapat Utama Graha Fitra (Kantor Bupati Sumbawa Barat, red), Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center (KTC) Kabupaten Sumbawa Barat-NTB. Asisten III tidak sendrian, beliau didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. Abdul Muis, MM lengkap dengan segenap jajaran Diskominfo KSB.
Dalam pemaparannya, Asisten III menjelaskan jika saat ini Komisi Informasi Kabupaten Sumbawa Barat terus bekerja secara maksimal dan konsen memberikan pelayanan keterbukaan publik sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya. Data-data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan (badan dan lingkungan publik) disajikan dengan menerapkan aplikasi terintegrasi, memberikan pelayanan pemberian informasi publik secara cepat, tepat waktu, proporsional dan cara sederhana.
Komponen-komponen lain untuk menunjang pekerjaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sumbawa Barat telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Usulan Tim PPID dalam memenuhi persyaratan standar pengelolaan informasi publik yang dianjurkan oleh Komisi Informasi disetujui oleh Pimpinan Daerah. Tidak heran jika semua produk yang dihasilkan oleh Tim PPID Sumbawa Barat memberikan manfaat yang besar dalam menunjang kinerja OPD Kabupaten Sumbawa Barat.
“Sebagai bukti bahwa telah terlaksananya keterbukaan publik di Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan amanat Komisi Informasi (KI) adalah diundangnya Bupati Sumbawa Barat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Open Government Partnership (OGP) Global Summit yang berlangsung di Kota Tallin, Estonia. KTT OGP kala itu diikuti 50 pemerintah daerah dari 26 negara anggota OGP.” pungkas Asisten III.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Open Government Partnership (OGP) Global Summit yang berlangsung di Kota Tallin, Estonia membahas beberapa isu, salah satunya tentang pemerintahan yang transparan dan terbuka, termasuk implementasi yang dilakukan masing-masing negara/daerah.
Bupati Sumbawa Barat, DR. Ir. H. W Musyafirin, MM diundang menjadi narasumber di Forum OGP tersebut, Negara-Negara yang tergabung dalam OGP tertarik mempelajari konsef yang diterapkan Kabupaten Sumbawa Barat. DR. Ir. H. W Musyafirin, MM dalam presentasinya menjelaskan pengalaman terkait local government dan civil society bisa bekerjasama membangun pemerintahan dengan sistem pemerintahan terbuka, tata kelola yang transparan, akuntabel dan inklusif.
Dalam mendukung kerja PPID, Diskominfo juga memiliki andil besar, dimana Kominfo KSB selaku PPID utama telah melakukan inovasi dengan menciptakan sistem PDPGR Satu Data. Kominfo juga menjalin kerjasama dengan media lokal dan regional sebagai penguatan untuk menyebarluaskan informasi seputaran program Pemerintah Daerah yang terbesar di seluruh OPD.
Sebagai informasi lanjutan yang diberikan pada Komisi Informasi NTB, Kepala Dinas Kominfo Sumbawa Barat, Ir. Abdul Muis, MM mengatakan bahwa saat ini PPID Kabupaten Sumbawa Barat telah memiliki program yang dinamakan PDPGR Satu Data. “PDPGR Satu Data ini telah terakses dengan SDI (Satu Data Indonesia). Dalam aplikasi PDPGR Satu Data ini, semua informasi terkait program SKPD sudah ada disitu, misalnya saja Dinas Sosial, Penerima manfaat Program PKH di KSB sudah bisa dilihat di PDPGR Satu Data, pun demikian dengan jumlah bayi stunting, semuanya bisa dibuka diaplikasi tersebut.” terang Kadis Kominfo.
“Sebagai komitmen kami untuk memberikan keterbukaan informasi publik, saat ini kami tengah membangun stasion TVRI sebagai salah satu alternatif penyebaran informasi seputaran KSB.” imbuh Kadis Kominfo.
Mendengar penjelasan yang begitu runut dan cukup terjanarkan dengan naik tersebut, Ketua Komisi Informasi NTB, Sansuri, S.Pt., M.M memberikan apresiasi, ia berharap PPID KSB dapat mempertahankan keadaan saat ini. ia juga berpesan pada PPID KSB untuk terus berinovasi.
Sansuri, S.Pt., M.M juga menjelaskan jika Pemerintah KSB lewat PPID telah membuktikan komitmennya, sehingga diantara sekian banyak kabupaten di NTB, KSB adalah satu-satunya Kabupaten di Pulau Sumbawa yang berhasil membuktikan bahwa keterbukaan publiknya telah sampai hingga tingkat desa. “Dengan alasan itulah Komisi Informasi NTB saat ini berada di KSB, semata-mata untuk melakukan Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik pada PPID Utama Sumbawa Barat dan langsung melakukan monitoring ke Desa Desa Beru, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.” pungkas Sansuri, S.Pt., M.M.
Setelah rapat di Ruang Sidang Utama Graha Fitra usai, Tim KI NTB melanjutkan kegiatannya mengunjungi PPID Utama KSB. Dalam kunjungan tersebut, Komisi Informasi NTB melihat struktur PPID KSB, melakukan diakusi dan tanya jawab dengan petugas di PPID Utama KSB.
Sebelum berita ini diturunkan, Komisi Informasi NTB beserta rombongan hari itu akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ke Salah satu Desa di Kecamatan Brang Rea KSB, Desa itu adalah Desa Beru, Desa Beru akan mewakili KSB ditingkat NTB, apabila dinilai berhasil memenuhi item yang telah disiapkan oleh Komisi Informasi, Maka tidak menutup kemungkinan akan membawa nama NTB di tingkat nasional. Namun Ketua Komisi Infomasi menitikberatkan, bahwa ini bukan ajang mencari juara, tetapi ini ajang menciptakan iklim keterbukaan informasi publik. Badan publik diharapkan mampu menciptakan berbagai inovasi untuk lebih muda mengakses data.
Monev Komisi Informasi NTB juga bertujuan melakukan penilaian akhir dari PPID Utama diseluruh kabupaten kota di NTB, tahun kemarin KSB sudah mendapat predikat informatif dan nomor 2 Se-NTB. “Tahun ini Diskominfo berharap PPID Utama menjadi nomor 1 di NTB.” tutup Ir. Abdul Muis, MM.(cdn.wan**)
