CDN, Sumbawa Barat– Baru-baru ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB melalui Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana mengeluarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE ,red) Pemerintah Daerah Se-Provinsi NTB.
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government sendiri bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2018, dengan Nomor 95 Tahun 2018.
Hasil evaluasi Indeks SPBE beserta predikatnya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 memberikan indeks 3,13 untuk Kabupaten Sumbawa Barat, indeks 3,13 tersebut masuk dalam kategori baik.
Berikut capaian hasil evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Se-Provinsi NTB untuk kategori baik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil mencatatkan indeks 3,40. Pemerintah Kota Mataram mencatatkan indeks 3,47. Kabupaten Sumbawa Barat mencatatkan indeks 3,13. Kabupaten Lombok Barat mencatatkan indeks 2,77. Kabupaten Sumbawa mencatatkan indeks 2,75. Kabupaten Lombok Tengah mencatatkan indeks 2,69. Sementara 5 Kabupaten/Kota yang mencatatkan indek cukup yaitu, Kabupaten Lombok Timur dengan indeks 2,46. Kota Bima dengan indeks 2,41. Kabupaten Lombok Utara dengan indeks 2,40. Kabupaten Dompu dengan indeks 1,95 dan Kabupaten Bima dengan indeks 1,88.
Untuk diketahui, proses evaluasi SPBE tahun 2023 melalui serangkaian tahapan yang diawali penilaian mandiri oleh masing-masing IPPD, kemudian dilanjutkan tahapan penilaian eksternal melalui penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi (IPPD tertentu).
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB, Nanik Murwati mengapresiasi kinerja perwakilan 621 IPPD yang telah berpartisipasi dalam rangka mengoptimalkan penerapan SPBE tahun 2023.
‘’Kami berharap, upaya dan sinergitas penerapan SPBE dari seluruh IPPD akan terus berlanjut secara konsisten untuk mewujudkan Indonesia maju,’’ katanya.
Sementara ditempat terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbawa Barat, Abdul Muis menyambut baik hasil tersebut. “Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semua, KSB menempati peringkat terbaik II kategori Kabupaten/Kota”, pungkasnya.
Sumbawa Barat hanya terpuat tipis Kota Mataram dan Provinsi NTB. Lanjut Abdul Muis, SPBE sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan tehknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
“Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dengan hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB melalui Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana tersebut, menunjukkan kita (Kabupaten Sumbawa Barat, red) telah serius dalam mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang tinggi”, ujarnya.
Abdul Muis berharap hasil evaluasi SPBE tahun 2023 ini dapat menjadi pemicu untuk terus berbenah dan tidak cepat puas dengan indeks yang telah diraih. “Indeks dengan kategori BAIK tersebut menjadi titik point kita hari ini, bahwa KSB menjadi salah satu kabupaten dengan kategori BAIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
BAIK dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; serta BAIK dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu”, tutup Abdul Muis. (cdn.wan)
