Taliwang, centralditanews- Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. didampingi oleh Sekda, H. Abdul Aziz, SH., MH. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Amar Nurmansyah. ST., M.Si Asisten Bidang Adminstrasi Umum, Agus Hadenan, S.Pd. Kepala Dinas Koperindakkop, Ir. Amin Sudiono, MM. Kabag Prokopim, Ir. Abdul Muis, MM. serta Ketua Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat, Hj. Hanifa Musyafirin, S.Pt. menghadiri kegiatan penandatanganan MOU antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB dengan Forum Nelayan Taman Wisata Danau Lebo’ Taliwang.
Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Wisata Danau Lebo’ Taliwang, Lingkungan Pakirum, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat-NTB, Kamis Siang (24/09/2020) tersebut merupakan perwujudan dari harapan menuju KSB Baik.
Selain menuju KSB Baik, Kerjasama antara BKSDA dengan Forum Nelayan Taman Wisata Danau Lebo’ Taliwang bertujuan untuk memberikan akses pengambilan sumber daya ikan tempat wisata alam (TWA) Danau Rawa/Lebo’ Taliwang. Meminimalisir dampak negatif pengambilan sumber daya ikan di TWA Danau Rawa/Lebo’ Taliwang. Memulihkan ekosistem TWA Danau Rawa/Lebo’Taliwang. Melindungi dan menjaga kelestarian fungsi kawasan TWA Danau Rawa/Lebo’Taliwang serta yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari.
Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa Danau Rawa/Lebo’Taliwang adalah milik BKSDA, jadi segala kewenangannya ada di BKSDA. Namun dibalik itu, KSB tetap memperhatikan kawasan ini, sehingganya saat ini masyarakat bisa datang dan bersantai dengan keluarganya. “Bangunan yang ada saat ini di taman wisata sepenuhnya bukan dari APBD, namun saya mencarikan anggaran dan donatur lainnya untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. Apabila saya tidak mengintervensinya maka kita dianggap lalai, namun itulah keadaan yang sebenarnya. Kita terbatas dalam pengelolaannya karena ini milik BKSDA.” Pungkasnya.
“Masyarakat harus tahu tentang fungsi, kedudukan dan kewenangan. Walaupun Rawa Danau Lebo’ Taliwang ada di KSB namun kewenagannya ada di BKSDA. Tidak heran jika Rawa Danau Lebo’ Taliwang ini terlihat seperti semak belukar, ya,,,karena itulah keinginan dan keadaan sepenuhnya dari konservasi. Apabila kita mengelola menggunakan APBD maka tentu sudah menyalahi aturan penganggaran, makanya saya berusaha mencarikan anggaran diluar APBD agar tidak menjadi persoalan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.” Tandas Bupati
Orang nomor satu di KSB saat ini juga menyambung apa yang disampaikan oleh perwakilan Kepala BKSDA Provinsi NTB saat itu, bahwa dalam MOU disebutkan bahwa BKSDA telah menyediakan lahan atau Block yang akan dimiliki oleh masyarakat lokal. “Jika dulu semua lahan konservasi tidak bisa digarap oleh masyarakat maka Alhamdulillah kini BKSDA sudah menyediakan Block untuk masyarakat lokal. Jadi kita bisa menggunakan Block tersebut, Pemda KSB akan membantu masyarakat dalam membersihkan lahan tersebut.” Ujarnya.
Sementara ditempat yang sama, ketua Forum Nelayan Lebo’ yang sekaligus menjabat sebagai Camat Taliwang, Aku Nur Rahmadin, S.Pd pada media ini mengungkapkan jika MOU tersebut sangat penting, didalamnya terdapat point-point yang menguntungkan masyarakat Tradisional.
“Block yang telah disediakan oleh BKSDA untuk dikelola oleh masyarakat lokal dinamakaan Block Lokal, luasnya kalau tidak salah 228 Ha. Luasan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk pengamanan sumber daya ikan. Pemulihan ekosistem bersama masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari.” Beber Madin.
Dilanjutkan olehnya bahwa selaku ketua Forum Nelayan Lebo’ maka ia akan segera berkoordinasi dengan pihak Kabupaten untuk melakukan langkah selanjutnya. “Kita telah mendengar secara bersama, begitu kuatnya komitmen Bupati Sumbawa Barat akan kemajuan TWA Danau Rawa/Lebo’ Taliwang. Bahkan Bupati telah memerintahkan para Asisten dan Kepala Dinas terkait untuk membersihkan Block tradisional tersebut dalam rangka membantu masyarakat.” Imbuhnya.
Dikegiatan tersebut, Bupati secara simbolis menyerahkan bantuan dari BKSDA Provinsi NTB pada kelompok tani nelayan yang ada di Lingkungan Pakirum. Bupati juga membantu masyarakat Lingkungan Pakirum untuk mengasrikan lingkungannya dengan menyerahkan uang pribadi senilai Rp 10.000.000,-. Masyarakat yang hadir sangat bahagia dan terharu atas bantuan tersebut. Masyarakat di Lingkungan Pakirum juga bangga karena Bupati telah sudi hadir di kegiatan tersebut.
Sebelum berita ini diturunkan, Bupati diwawancarai oleh para wartawan terkait aksi demonstrasi yang menyuarakan pemberhentian atau mencabut ijin dari PT Sumbawa Barat Mineral.
Kepada awak media, ia mengatakan bahwa ijin ekplorasi (penelitian kandungan tembaga) yang dikantongi oleh PT tersebut telah ada jauh 16 tahun sebelum KSB terbentuk. Tidak ada kewenangan apapun pemerintah Kabupaten untuk mencabut ijinnya. “Yang berhak berbicara untuk itu adalah Pemerintah Provinsi karena terkait pertambangan dan hutan sudah sepenuhnya milik Provinsi NTB. Jadi sama dengan Rawa/Danau Lebo’ Taliwang ini, kawasannya ini sepenuhnya milik BKSDA. Apalagi Bukit Semoan itu bukanlah hutan lindung, Bukit Semoan masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL). Keliru jika ada aktivis yang mengatakan itu adalah hutan lindung, namun saya tidak mau berdebat tentang itu karena itu bukanlah ranah saya atau Pemkab KSB menjawabnya.” Akunya.
Provinsi dalam mengeluarkan kebijakan tentu telah mengkaji bagaimana dampaknya, uji AMDAL dan sebagainya. Tidak serta merta dikeluarkan begitu saja. Untuk itu ia tidak mau berdebat namun ia mengajak untuk menghormati segala keputusan disemua tingkatan.
“Marilah sama-sama kita menghormati segala keputusan pada semua tingkatan pemerintahan, saya tidak memiliki kepentingan apapun terkait hal ini. Apalagi menjust bahwa saya telah menjual Bukit Semoan, gak lah,,,itu terlalu jauh.” Seloroh H. Firin.
Perbedaan pendapat sangat ia hormati, namun ia sekali lagi megajak warga KSB untuk menjaga kondusifitas wilayah serta tidak mudah terpancing atau terpropokasi akan hal-hal yang belum diketahui keabsahan dan kebenarannya. (cdn.wan)
