Anggaran Tipis, Daya Tangkap Nelayanpun Kritis

Anggaran Tipis, Daya Tangkap Nelayanpun Kritis

CDN, Sumbawa Barat– Dari awal terbentuknya KSB hingga tahun 2024 ini, kabar akan keberhasilan para nelayan KSB menjual ikan ke luar KSB belum pernah terdengar. Justru sebaliknya, banyak ikan datang dari luar KSB dan untuk memenuhi kebutuhan ikan dalam KSB pun nelayan kita tidak sanggup.

Keadaan ini tentu sangatlah miris dan perlu penanganan serta perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, media ini berhasil melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat. Agus Purnawan, S.Pi.,MM.

Agus Purnawan, S.Pi.,MM. selaku Sekretaris Dinas Perikanan KSB mengakui jika para nelayan KSB belum berhasil memenuhi kebutuhan ikan masyarakat di KSB, sehingga untuk menutupinya, masyarakat KSB banyak yang mengonsumsi ikan dari luar KSB.

Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat, Agus Purnawan, S.Pi., MM.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan menurut Agus Purnawan sudah memberikan bantuan berupa alat tangkap, mesin hingga perahu pada para nelayan. Perahu yang diberikanpun bervariasi, ada yang berukuran kecil (standar perahu yang dipakai oleh nelayan) hingga perahu yang berukuran besar dengan mesin yang besar pula. “Apabila diumpamakan makan nasi, maka nasi yang dimakan sudah terlampau banyak, sehingga sebagian nasi tersebut dimuntahkan. Itulah perumpamaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada nelayan kita”, pungkas Agus.

Belum berhasilnya para nelayan memenuhi kebutuhan dalam KSB adalah suatu masalah saat ini, atas masalah itu, Dinas Perikanan pada tahun 2024 ini akan mengirim para nelayan KSB untuk magang ke beberapa wilayah di Indonesia yang telah sukses dalam bidang perikanan. “Peningkatan kapasitas sumber daya manusia para nelayan kita adalah program kami ditahun 2024, semoga dengan adanya program tersebut, perahu-perahu besar yang telah diberikan oleh pemerintah dapat berlayar dan tidak hanya ditambat didermaga”, imbuh Agus

Untuk menjalankan program dan inovasi Dinas Perikanan KSB, tentu dibutuhkan anggaran yang sehat dan menunjang. Sekretaris Dinas Perikanan KSB, Agus Purnawan mengatakan jika anggaran yang masuk dalam Dinas Perikanan KSB berjumlah 16 Milliar. Anggaran 16 M tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat, anggaran dari pokok pikiran dewan (pokir) dan sisanya adalah anggaran lepas yang bersumber dari APBD.

“Anggaran lepas yang dikelola oleh Dinas Perikanan tahun 2024 ini lebih kurang 3 Milliar, itu dibagi ke dalam beberapa bidang yang bernaung dibawah Dinas Perikanan. Sementara DAK tidak bisa diutak-atik karena peruntukannya telah ditentukan oleh pusat. Anggaran yang berasal dari pokok pikiran dewanpun hampir sama dengan DAK, dinas tidak bisa mengutak-atik untuk dijadikan program. Sasaran pokir jelas, kami hanya memastikan sasaran anggaran pokir tersebut tepat dan tidak terjadi tumpang tindih dilapangan”, terang Agus.

Atas penjelasan Agus Purnawan, Dipastikan anggaran lepas yang dikelola oleh Dinas Perikanan kurang lebih 3 Milliar. Anggaran ini adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program yang murni datang dari Dinas Perikanan.

Dengan anggaran tersebut, Agus Purnawan, S.Pi., MM. tetap optimis jika berbagai program Dinas Perikanan dapat dijalankan, salah satunya adalah program peningkatan SDM Nelayan.

“Alat tangkap dan berbagai sarana telah cukup banyak diberikan oleh pemerintah, sekarang tugas kami adalah bagaimana alat dan saran tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh para nelayan kita. Salah satu caranya adalah mengirim nelayan kita untuk studi banding ke wilayah-wilayah yang berhasil sektor perikanannya”, beber Agus.

Agus juga mengungkapkan beberapa penomena dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Agus mengatakan bahwa sektor perikanan KSB harusnya sudah maju dan mengharumkan nama daerah ini, dengan banyaknya bantuan yang kita berikan, seharusnya berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sebut saja contohnya, kita telah memberikan bantuan alat tangkap, mesin berkapasitas besar lengkap dengan perahu besar, namun dilapangan, perahu-perahu tersebut tidak berlayar. Ketika tidak berlayar maka tentu ikan yang diperoleh tidak ada. Ini adalah kenyataan dilapangan, ini adalah salah satu permasalahan sehingga sampai detik ini kita tidak bisa menjual hasil ikan kita keluar, jangankan menjual ke luar, memenuhi kebutuhan ikan dalam KSB saja kita masih perlu memasok ikan dari luar KSB. Ini miris dan masalah yang harus diketahui penyebabnya.

“Kami dari Dinas Perikanan saat ini masih mencoba mendalami dan berusaha menyimpulkan masalah yang dihadapi oleh para nelayan kita. Perlengkapan sudah lengkap tapi kenapa peralatan itu tidak dimaksimalkan dengan baik. Sehingga bisa jadi mereka para nelayan belum berani keluar dari pola tradisional. Kedua, masih kurangnya modal mereka dalam menunjang kegiatan tangkap ikan dengan perahu besar. Ada perbedaan antara perahu biasa dengan perahu dengan kapasitas mesin besar. Harapan kita dengan perahu besar dan kapasitas mesin yang besar, mereka dapat menangkap ikan lebih jauh dari biasanya, hasilnyapun akan lebih banyak dan ikannya lebih besar. Namun setelah dihadapkan dengan perahu tersebut, mereka kaget, karena bila melaut lebih jauh, tentu kebutuhan bahan bakar lebih banyak, kebutuhan logistik selama melaut lebih besar pula, dan alat pendingin lebih banyak pula. Mereka harus melaut hingga 3 sampai 4 hari dilaut baru kembali. Intinya adalah dibutuhkan modal besar pula bila menggunakan perahu yang besar bantuan dari pemerintah tersebut.

Dibalik masih minimnya SDM yang dimiliki para nelayan, kemudian belum berhasilnya para nelayan memenuhi kebutuhan ikan di KSB, namun disisi lain, Dinas Perikanan telah memiliki sejumlah kelompok binaan atau para pelaku UMKM yang mengelola hasil perikanan dengan mutu yang terjamin. Dinas Perikananpun dalam waktu dekat tengah menjajaki adanya ajakan kerjasama dari pihak BPJS untuk mengasuransikan para nelayan di KSB. “ini sedang kita bahas dengan BPJS, semoga ditemukan formula ideal untuk membuat kesepakatan dengan pihak BPJS”, tutup Agus Purnawan. (cdn.wan)