TALIWANG, CDN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat kembali menggelar kegiatan rutin Coffee Morning yang mempertemukan insan pers, baik media cetak maupun media online, dengan sejumlah pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu program KSB Maju dan KSB Maju Luar Biasa.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban tersebut menjadi ruang komunikasi sekaligus public dialogue antara pemerintah daerah dan media massa. Sejumlah isu strategis pembangunan, pelayanan publik, transparansi informasi, hingga perlindungan terhadap profesi wartawan menjadi bagian penting dalam diskusi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfo KSB beserta jajaran selaku penyelenggara, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Peternakan dan Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian, perwakilan Dinas Kesehatan dan RSUD Asy-Syifa KSB, serta perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB.
Kepala Dinas Kominfo KSB, Dedy Damhudi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mencairkan komunikasi antara perangkat daerah dan insan pers.
Menurutnya, Coffee Morning bukan hanya menjadi sarana mempererat silaturahmi, tetapi juga merupakan jembatan informasi bagi OPD teknis untuk menyampaikan berbagai program strategis pemerintah daerah kepada masyarakat melalui pemberitaan media.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap terbangun komunikasi yang lebih terbuka, efektif, dan berkelanjutan dengan seluruh insan pers.
Irawansyah: Pejabat Harus Amanah, Pers Wajib Dilindungi
Dalam sesi diskusi dan dialog, CEO Central Dita News, Irawansyah, S.Pd., memberikan apresiasi terhadap inisiatif Diskominfo KSB yang menghadirkan ruang komunikasi informal antara pemerintah dan media.
Ia menilai, meskipun dikemas secara sederhana dan santai, kegiatan tersebut harus tetap menjaga esensi serta substansi dialog. Sebab, setiap informasi dan program yang disampaikan pemerintah kepada wartawan pada akhirnya menjadi konsumsi publik dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Irawansyah juga menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh pejabat yang hadir merupakan figur yang amanah dan memiliki komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Saya berharap dan berkeyakinan bahwa seluruh pejabat yang hadir adalah pejabat yang amanah, pejabat yang tidak memiskinkan rakyatnya. Setiap kebijakan dan program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Irawansyah, pelaksanaan Coffee Morning kali ini berlangsung pada momentum yang tepat. Di tengah dinamika politik nasional yang sedang memanas, termasuk berbagai aksi unjuk rasa yang diwarnai tindakan anarkis di sejumlah daerah dan ramai diperbincangkan melalui media sosial, kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa Barat masih relatif kondusif.
Ia menilai kondisi tersebut merupakan salah satu indikator bahwa kehidupan sosial masyarakat KSB berjalan dengan baik.
“Mungkin salah satu faktor yang ikut memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat adalah harga gabah petani yang cukup tinggi. Ini tentu menjadi kabar baik bagi petani. Terima kasih kepada Dinas Pertanian dan seluruh perangkat daerah teknis yang telah berkontribusi,” ujarnya.
Namun, di balik kondisi yang relatif kondusif tersebut, Irawansyah menyampaikan keprihatinannya terhadap munculnya pemberitaan mengenai dugaan intimidasi terhadap salah seorang wartawan di KSB yang melibatkan oknum anggota DPRD KSB dan oknum ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman.
Menurutnya, dugaan tindakan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan pers.
“Saya sebagai pimpinan media Central Dita News sangat prihatin. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan dukungan moril kepada wartawan yang melakukan peliputan. Sepanjang pemberitaan disampaikan secara objektif, berimbang, dan sesuai kaidah jurnalistik, wartawan harus dapat menjalankan fungsinya sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah tanpa tekanan maupun intimidasi,” tegasnya.
Ia juga meminta Diskominfo KSB menyampaikan pernyataan terbuka mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan melindungi kerja-kerja jurnalistik.
Menurutnya, perlindungan terhadap pers bukan semata-mata kepentingan wartawan, melainkan bagian dari upaya menjaga demokrasi, transparansi pemerintahan, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Soroti Layanan Publik, Pertanian hingga Bendungan Bintang Bano
Selain persoalan kebebasan pers, Irawansyah turut memberikan sejumlah catatan terhadap program dan kebijakan perangkat daerah yang dipaparkan dalam forum tersebut.
Kepada Dinas Kesehatan, ia menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan program Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dinilainya telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat KSB. Bahkan, ia mengaku telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan layanan tersebut.
Sementara kepada Dinas Sosial, Irawansyah mempertanyakan persoalan penetapan desil kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya terdapat masyarakat yang merasa keberatan terhadap status desil yang diterima, bahkan sampai mengembalikan atau mengajukan keberatan kepada Dinas Sosial.
Menurutnya, akurasi data sosial menjadi aspek penting agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Pada sektor pertanian, Irawansyah menyoroti pemaparan Kepala Bidang Produksi mengenai program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), khususnya bagi petani yang mengalami gagal panen akibat banjir.
Ia menilai program tersebut sangat baik sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko usaha tani. Namun, menurutnya, pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian lebih besar terhadap pembenahan infrastruktur irigasi primer dan sekunder.
“Program asuransi pertanian memang bagus untuk melindungi petani dari risiko gagal panen. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memperbaiki sistem irigasi agar risiko banjir dapat diminimalkan. Anggaran untuk klaim asuransi tentu tidak harus terus-menerus digunakan apabila sistem pengairan kita sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan yang paling ingin diketahui masyarakat bukan hanya mengenai skema perlindungan ketika petani mengalami gagal panen, melainkan bagaimana pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas dan mempertahankan harga gabah agar tetap menguntungkan petani.
Sorotan lainnya diarahkan pada pemanfaatan Bendungan Bintang Bano. Menurut Irawansyah, setelah sekitar empat tahun diresmikan, manfaat layanan irigasi bendungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh petani di wilayah Kecamatan Seteluk dan Poto Tano.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menjelaskan perkembangan pembangunan jaringan irigasi serta langkah konkret agar potensi Bendungan Bintang Bano benar-benar memberikan dampak terhadap produktivitas pertanian masyarakat.
Beragam Program Daerah Jadi Bahan Diskusi
Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan sejumlah wartawan dari berbagai media. Selain Irawansyah dari Central Dita News, pertanyaan dan masukan juga disampaikan Imam Taufik dari Sumbawa Barat Post, Faruk dari Lombok Post, serta Fauzan Azima.
Berbagai isu menjadi bahan pembahasan, mulai dari program pakaian sekolah gratis, beasiswa S2 bagi mahasiswa, program rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga program KSB Maju Luar Biasa pada klaster agribisnis penggemukan Sapi Bali.
Sejumlah pejabat OPD teknis memberikan penjelasan secara terperinci terhadap pertanyaan dan masukan yang disampaikan para wartawan. Data dan informasi program turut dipaparkan untuk membangun pemahaman bersama serta menghindari perbedaan interpretasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat telah mencapai status daerah bebas pasung. Atas capaian tersebut, Bupati Sumbawa Barat dijadwalkan menerima undangan penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KSB menjelaskan bahwa proses seleksi mahasiswa penerima bantuan beasiswa S2 dilaksanakan secara ketat dan mengedepankan prinsip transparansi serta objektivitas, sehingga terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ia juga menyampaikan bahwa informasi mengenai penyaluran uang pangkal pendidikan dan program beasiswa prestasi telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi.
“Saya yakin teman-teman wartawan sudah mengetahui informasi tersebut dan telah menyampaikannya melalui media masing-masing,” ujarnya.
Di sektor perumahan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman KSB, Novrizal Zain Syah, menjelaskan bahwa program rehabilitasi rumah telah berjalan dengan dukungan beberapa sumber pembiayaan, baik melalui APBD maupun anggaran dari kementerian yang membidangi perumahan.
Ia juga mengapresiasi berbagai informasi dan masukan yang disampaikan wartawan mengenai kondisi di lapangan. Seluruh masukan tersebut dicatat untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut perangkat daerah.
Perkuat Transparansi dan Government-Media Partnership
Menutup kegiatan, Diskominfo KSB mengimbau seluruh OPD pengampu program agar lebih proaktif menyediakan informasi yang aktual dan terbarukan (up to date).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap rencana, kebijakan, serta progres pembangunan daerah dapat diketahui masyarakat secara luas melalui berbagai kanal komunikasi, baik media cetak maupun media online.
Penguatan komunikasi antara pemerintah dan media atau government-media partnership menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Diskominfo KSB juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan media, insan pers, OPD pengampu, serta manajemen dan penyedia tempat di Kedai Kopi Sekitar yang telah memfasilitasi kelancaran kegiatan tersebut.
Coffee Morning diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial dan pertemuan rutin semata, tetapi berkembang menjadi ruang komunikasi yang produktif, tempat kritik diterima, aspirasi didengar, dan informasi pembangunan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. (cdn.dyn)
