CDN, Sumbawa Barat– Lonjakan kejadian kebakaran dan nonkebakaran di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi salah satu isu strategis yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD KSB bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Rabu (9/9/2026).
RDP terbuka yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD KSB tersebut dipimpin Ketua Komisi III, H. Basuki AR, SE, didampingi anggota H. Riyadi, SE, Santri Yusmulyadi, ST dan Baharung. Dari pihak eksekutif hadir Kepala Dinas Damkar KSB, H. Abdul Razak bersama jajaran.
Dalam pemaparannya, H. Abdul Razak menyampaikan realisasi anggaran Dinas Damkar hingga Agustus 2026. Dari total pagu sebesar Rp14,1 miliar, realisasi telah mencapai Rp7,8 miliar atau sekitar 55,13 persen. Angka tersebut telah termasuk anggaran dalam APBD Perubahan.
Selain membahas realisasi anggaran, RDP juga mengungkap progres pembangunan Pos Damkar Kecamatan Brang Rea yang saat ini telah mencapai sekitar 30 persen. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan pencairan anggaran. Dinas Damkar juga merencanakan penambahan Pos Damkar di Kecamatan Poto Tano sebagai bagian dari penguatan pelayanan berdasarkan kerja sama dengan wilayah Pulau Sumbawa.
Perhatian Komisi III semakin mengerucut setelah Dinas Damkar memaparkan data kejadian kebakaran dan nonkebakaran. Hingga 2026 tercatat sebanyak 186 kejadian. Angka tersebut jauh meningkat dibandingkan 2025 yang tercatat 109 kejadian dalam satu siklus. Jika dihitung rata-rata, kejadian pada 2025 sekitar sembilan kasus per bulan, sedangkan tahun ini meningkat menjadi sekitar 17 kejadian per bulan.
Kondisi tersebut turut berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Kabid Operasional Pengendalian Dinas Damkar KSB, M. Japar, S.Pd menyampaikan bahwa petugas yang telah memenuhi standar kualifikasi saat ini baru sekitar 30 orang. Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan agar pemenuhan standar sesuai ketentuan dapat dilakukan secara optimal.
Anggota Komisi III, Baharung, kemudian menyoroti kebutuhan anggaran Dinas Damkar untuk 2027 yang diproyeksikan sebesar Rp13,985 miliar. Meski mengalami peningkatan sekitar 11,53 persen, menurutnya masih terdapat kekurangan, khususnya untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengendalian (Opdal). Ia mendorong agar kebutuhan tersebut menjadi pertimbangan dalam pembahasan anggaran sehingga kegiatan operasional Damkar dapat berjalan maksimal.
Baharung juga meminta Dinas Damkar menyiapkan layanan penyelamatan yang mampu menjangkau seluruh kecamatan. Menurutnya, pemerataan layanan menjadi penting agar respons terhadap kejadian kebakaran maupun kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat dan responsif.
Sementara itu, Santri Yusmulyadi, ST mengapresiasi realisasi anggaran Dinas Damkar hingga Agustus. Namun, ia meminta gambaran yang lebih jelas mengenai peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sejak 2024 hingga 2026, termasuk persentase capaian dan target yang tercantum dalam Renstra. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar Komisi III dalam menyusun serta menyampaikan usulan kebutuhan anggaran kepada TAPD.
Anggota Komisi III lainnya, H. Riyadi, menekankan pentingnya strategi antisipasi. Dengan meningkatnya kejadian kebakaran dan nonkebakaran tahun ini, ia meminta Dinas Damkar menjelaskan langkah konkret yang dilakukan untuk menekan dan mengantisipasi peningkatan kasus tersebut.
Menjawab berbagai masukan itu, H. Abdul Razak menjelaskan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana Damkar telah masuk dalam Renstra. Ia menargetkan pemenuhan SPM Damkar, termasuk pembangunan pos pemadam di setiap kecamatan, dapat dituntaskan pada 2028. Pembangunan pos tersebut direncanakan secara bertahap dengan target dua pos setiap tahun.
Kadis Damkar juga meminta dukungan Komisi III agar kebutuhan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi 50 orang dapat dipenuhi. Pasalnya, kebutuhan Diklat tersebut belum mendapatkan alokasi dalam pembahasan Anggaran Tahun 2027. Di sisi lain, Damkar juga terus mendorong aspek pencegahan melalui sejumlah program, salah satunya Program Siswa Peduli dan Tanggap Darurat Kebakaran (SIDITAKA).
Upaya preventif juga menyasar lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). H. Abdul Razak mengatakan seluruh SPPG di setiap kecamatan telah meminta sosialisasi terkait pencegahan kebakaran, terutama aspek keselamatan dan potensi risiko kebakaran di area dapur.
Menutup RDP, Ketua Komisi III DPRD KSB, H. Basuki AR, SE menegaskan bahwa berbagai kesimpulan dan keputusan rapat akan menjadi bahan Komisi III untuk dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD dalam pembahasan APBD 2027.
Menurutnya, peningkatan jumlah kejadian kebakaran harus menjadi perhatian bersama. Lonjakan kasus harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM sekaligus percepatan pemenuhan infrastruktur dan sarana Damkar di seluruh kecamatan.
“Komisi III mendorong Banggar untuk memastikan dengan TAPD agar APBD 2027 dapat mengakomodasi anggaran peningkatan SDM dan percepatan pemenuhan infrastruktur serta sarana Damkar di semua kecamatan,” tegas H. Basuki. (cdn.wan)
