CDN, Mataram– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar dan beberapa unsur pimpinan DPRD berkunjung ke Biro Pemerintahan Provinsi NTB guna menyerahkan dokumen pengusulan pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2025-2030.
Dokumen terakhir yang dibawah oleh Ketua DPRD KSB pada Biro Pemerintahan adalah risalah dan berita acara paripurna DPRD dalam rangka pengumuman pasangan terpilih dan surat usulan pengesahan pasangan terpilih dari DPRD KSB.
Ketua DPRD KSB dua periode, Kaharuddin Umar pada media mengatakan bahwa dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pengusulan, pengesahan dan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati KSB Periode 2025-2030 sudah lengkap.
“Semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan dan pengangkatan sudah dinyatakan lengkap oleh Biro Pemerintahan Provinsi NTB, dan selanjutnya mereka akan meneruskan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dokument terakhir yang diserahkan adalah risalah dan berita acara paripurna DPRD dalam rangka pengumuman pasangan terpilih dan surat usulan pengesahan pasangan terpilih dari DPRD KSB,” pungkas Kaharuddin Umar.
Terkait dengan jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Ketua Dewan dari PDI Perjuangan ini tidak mau berkomentar lebih dan berspekulasi. Politisi senior ini mengatakan bahwa hari ini belum ada surat edaran lain selain Persturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 yang didalamnya secara eksplisit mengatakan bahwa pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanggal 10 Februari 2025.
“Sejauh ini belum ada keputusan lain selain Perpres Nomor 80 Tahun 2024, namun perlu diingat bahwa ini adalah pilkada serentak, tentu pemerintah secara jadwal akan melakukan pelantikan Kepala Daerah secara serentak.” ujar Kahar akrab ketua DPRD KSB disapa
Diakhir wawacancara, Ketua DPRD KSB menegaskan bahwa hari ini DPRD KSB telah menyerahkan dokument yang dibutuhkan oleh Kemendagri RI.
“Dokument tersebut diserahkan tepat waktu dan telah dinyatakan lengkap. Waktu pelantikan kita tunggu saja informasi resmi dari Pemerintah Pusat.” tutup Kaharuddin Umar. (cdn.wan)
