DPRD KSB “Kunci” LKPJ 2025, Soroti Efektivitas Kinerja dan Wajibkan Perbaikan Nyata

CDN, Sumbawa Barat — DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi menetapkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/3/2026). Keputusan ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi menjadi instrumen evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Norvie Apriansyahi, menegaskan bahwa DPRD tidak hanya membaca laporan di atas kertas, melainkan melakukan verifikasi lapangan dan bedah data secara menyeluruh untuk menguji akuntabilitas kinerja eksekutif.

“LKPJ ini kami bahas secara cermat dan mendalam. Catatan strategis yang dihasilkan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegas Norvie.

Dalam rekomendasinya, DPRD menyoroti sejumlah titik lemah yang dinilai masih perlu pembenahan, terutama terkait efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang dinilai belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan pusat. DPRD juga menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi agar tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.

Secara hukum, keputusan ini memiliki pijakan kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hingga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang APBD 2026. Hal ini mempertegas bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan dalam koridor legal yang jelas dan mengikat.

Namun, di balik penetapan ini, tantangan sesungguhnya justru berada pada komitmen eksekutif dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Tanpa implementasi konkret, rekomendasi DPRD berpotensi hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.

DPRD pun berharap momentum ini menjadi titik balik penguatan sinergi legislatif dan eksekutif, sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat secara merata. (cdn.wan)