Taliwang, CDN- Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Sumbawa Barat melakukan silaturrahmi dengan Kapolres Sumbawa Barat. AKBP Herman Suriyono S.I.K.,MH. Kedatangan pengurus HMI Cabang Sumbawa Barat ini diterima langsung oleh Kapolres di Ruangan Vicon Polres Sumbawa Barat, pada Kamis (15/10/2020).
Ketua HMI KSB, Rusnan, pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih atas waktu yang diberikan Kapolres untuk menerima kedatangan mereka bersilaturahmi. Ia juga mengungkapkan bahwa HMI dari dulu tetap melakukan sinergitas dengan Polres KSB, sehingganya apapun aksi yang dilakukan oleh HMI dalam menyuarakan aspirasi masyarakat selalu dalam pengamanan dan tetap dalam koridor.
“Kami dalam melakukan aksi di muka umum selalu kooperatif dan koordinasi dengan pihak polres, kami juga merasa prihatin dengan aksi unjuk rasa (unras) yang terjadi belakangan ini banyak merusak pasilitas umum. Kami sepakat jika aksi di KSB dilakukan dengan damai dan jauh dari anarkisme,” pungkasnya.
Sementara Denny Agustiansah selaku Ketua Umum Komensariat HMI menyampaikan keresahannya atas kampanye yang menurutnya masih tidak menjaga jarak. “Kami berharap Bhabinkamtibmas aktif untuk mengawasi jalannya kampanye,” bebernya.
Agustiansah juga mendesak Polres KSB untuk melakukan pengawasan yang ekstra akan banyaknya akun FB bodong di masa pilkada ini.
Ahyar Rasidin selaku Pembina Anggota HMI kembali mempertajam masalah aksi UNRAS, ia menilai ada masalah ketika HMI melakukan aksi dimana para pemangku kepentingan di Kabupaten ini sulit ditemui guna duduk bersama atau hearing. Akibatnya, aspirasi yang dibawa tidak sampai pada pemangku kepentingan. “Padahal jauh hari sebelum melakukan aksi, kami telah bersurat ke Polres KSB sebagai pemberitahuan aksi, tentunya mereka yang ingin kami temui sudah tahu dan harusnya hadir menerima kami. Kenyataannya adalah, kami selalu diterima oleh dua orang perwakilan saja, seperti yang terjadi di DPRD KSB. Kami hanya diterima oleh Ketua DPRD KSB dan Wakil Ketua, Merliza Jawas. Kami saat itu membawa persoalan tenaga kerja dan semestinya kami diterima lengkap oleh anggota DPRD dari komisi I, namun itulah kenyataannya. Sementara keputusan DPRD diambil secara kolektif koligeal. Untuk itu kami mohon pada Kapolres KSB untuk bisa menjadi mediasi kami dengan para pejabat eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kabid KPP HMI, Zulkifli, kepada Kapolres Sumbawa Barat menyampaikan keluhan masyarakat terkait kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah KSB. Masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih.
“Desa di Tuananga menjadi titik perhatian kita terkait dengan kekeringan, saya sudah sampaikan kepada kepala desanya, kita dari HMI untuk bisa memberi bansos dalam bentuk memberikan bantuan air bersih di Desa Tuananga. Untuk makan dan minum air sangat kurang sekali, mungkin ini tawaran yang kita berikan kepada Pak Kapolres dalam bersinergi dengan kami,” terangnya.
Atas apa yang disampaikan oleh pengurus HMI Kabupaten Sumbawa Barat tersebut, Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Herman Suriyono S.I.K., M.H. didampingi oleh Kasat Intelkam Polres Sumbawa Barat, IPTU Made Wikerta Yasa, sangat respon dan memberikan apresiasi pada kepedulian HMI untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kapolres dalam penyampaiannya sedikit menyesalkan aksi UNRAS yang melibatkan anak-anak. “Saya menyesalkan kenapa harus mengajak anak-anak sekolah dan kenapa harus merusak aset PT SBM, kami juga sedang melakukan proses penegakan hukum. Saya menghimbau agar tertib melaksanakan demonstrasi atau penyampaian pendapat,” pungkasnya.
Terkait dengan adanya SK Bupati yang melarang aksi unjuk rasa di lingkup perkantoran KTC, ia bersama forkopimda KSB sedang mengkajinya. “Pjs tengah mengkaji dan menurut kami SK tersebut memang harus ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah agar mengikat secara menyeluruh, SK hanya mengikat kedalam saja,” ucap Kapolres.
Namun harus kita pahami, lanjutnya. Bahwa kompleks perkantoran KTC tidak memiliki pagar atau pengaman apapun, sehingga kalau terjadi hal diluar dugaan maka sangat riskan. Itulah salah satu alasan mengapa area KTC harus disterilkan.
Suriyono juga menegaskan, bahwa pihaknya dalam hal melakukan pengamanan selalu mengikuti SOP standar. “Pengamanan yang kami berikan untuk menghindari adanya penyusup yang masuk dalam barisan massa aksi, kami khawatir ada penyusup yang coba memprovokasi massa aksi. Untuk itulah kami melakukan pengawalan mulai dari titik kumpul.”
Terkait adanya permohonan dari HMI pada Kapolres untuk menjadi mediasi antara HMI dengan pemangku kebijakan saat melakukan aksi, Kapolres menjelaskan bahwa dirinya selalu memberikan mediasi kepada pemangku kebijakan. “Siapa yang akan menerima perwakilan massa aksi, namun kadangkala kondisi mereka berada diluar daerah. Kami hanya menjadi mediator dalam posisi seperti ini. Namun yang penting adalah tugas kami memastikan tidak ada penyusup yg masuk dalam barisan pendemo,” terang Kapolres.
Kapolres juga menyambut positif gagasan dari HMI untuk membantu masyarakat yang berada di wilayah Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat-NTB.
“Kami siap dan armadapun siap, tinggal kita atur jadwalnya saja,” Tutup Kapolres Sumbawa Barat, AKBP. Herman Suriyono S.I.K.,MH.
Kegiatan silaturrahmi berakhir sekitar pukul 11.54 Wita, terpantau oleh media ini acara silaturrahmi berjalan dengan aman dan lancar. Kegiatan diikuti oleh 4 orang anggota Sat Intelkam Polres, anggota Humas 2 orang serta awak media 2 orang. (cdn.wan)
