CDN, Sumbawa Barat– Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. HW Musyafirin,MM. menerima penghargaan BKN Award 2023 dalam agenda Rakornas Keuangan Daerah 2023 pada Kamis (16/03/2023). Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala LKPP, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementrian Keuangan RI. Adapun tema kegiatan Rakornas yaitu Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting, Kemiskinan ekstrim, serta Persiapan Pilkada Serentak.
Dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dengan kategori realisasi APBD tertinggi, realisasi pendapatan tertinggi dan peningkatan PAD tertinggi.
Adapun propinsi serta kabupaten/kota yang mendapat penghargaan, untuk kategori peningkatan PAD tertinggi ada 5 Propinsi, 5 Kabupaten dan 5 Kota. Sedangkan realisasi pendapatan tertinggi juga ada 5 propinsi, 5 kabupaten dan 5 kota, dan untuk realisasi peningkatan asli daerah ada 5 propinsi, 5 Kabupaten dan 5 Kota.
Proses penilaian melalui perhitungan realisasi anggaran, kemudian yang dinilai oleh Tim yang dibentuk dan akhirnya memutuskan untuk menerima penghargaan. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka melakukan percepatan realisasi APBD, terimaksasih kerjasama yang cukup baik, kementerian lembaga dan juga pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, kemendagri terus melakukan upaya mendorong realisasi percepatan APBD dengan membetuk tim monitoring dan evalusai kementerian lembaga, melakukan monitoring, pendampingan dan asistensi serta turun langsung ke derah, juga melakukan rapat koordinasi tim nasional, provinsi, dan kabupaten kota, dan melakukan webinar series setap minggu. Peningkatan SDM, menerbitkan kebijakan dalam rangka mendorong realisasi percepatan APBD.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Nursanto selaku perwakilan BRI, dalam kesempatan memberikan sambutan menyampaikan bahwa BRI selalu mendukung penuh program pemerintah yang berkaitan langsung dengan keuangan. Salah satunya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang merupakan bentuk digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Sejak awal dikeluarkan SIPD, BRI turut berperan aktif dalam mensukseskan 27 pemda untuk segera terkoneksi dengan system yang ada di Kemendagri. Tim IT BRI siap berkolaborasi dengan maksimal dengan Pusdatain Kemendagri. Ungkap Agus Nursanto
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan bahwa akan terus mendorong peningkatan keuangan daerah dalam mengatasi inflasi, penyelaaian stunting dan kemiskinan ekstrim, juga upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sehingga berpengaruh dalam meningkatakan belanja rumah tangga dan meingkatkan eknomi masyarakat. Hal lain yang dilakukan yaitu terus mendorong belanja pihak swasta sehigga perekonomian daerah akan berkembang.
Dalam kesempatan tersebut Wamendagri juga menyampaikan Realaisasi APBN tahun 2022 sebesar 115,90 % atau 2.626 triliun. Realisasi pendapatan dari 2021 sebesar 96,16 % atau sebesar 1.123 T. Realisasi pendapatan rata rata kabupaten sebesar 97,38 % atau 94,86 629 Triliun. Sejalan dengan kabupaten, realsasi pendapatan kota 96,27 % atau 150 Triliun.
Untuk mengoptimalkan target capaian APBD, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu diantaranya melakukan pengadaan dini yang coba dilakukan pada bulan agustus tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan agar dilalukan setelah Nota Kesepakatan KUA PPS ditandatangani kepala daerah dan DPRD, bisa juga melalui percepatan belanja melalui E Katalog dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, terang Wamendagri
Dalam kesempatan tersebut, terdapat kategori Kota yang menerima penghargaan yaitu kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi, kategori Kota tahun 2022, Peringkat 5 Kota Denpasar, peringkat 4 kota Mojokerto, Peringkat 3 Kota Bontang, Peringkat 2 Kota Banjarbaru, dan Peringkat 1 kota Samarinda. Untuk kategori realisasi belanja daerah tertinggi, peringkat 5 Kota Metro, peringkat 4 Kota Tasikmalaya, peringkat 3 Kota Suka Bumi, peringkat 2 Kota Baubegu, dan peringkat 1 Kota Pekanbru.
Untuk kategori PAD tertinggi, peringkat 5 Kota Cirebon, peringkat 4 Kota Tegal, peringkat 3 Kota Pekanbaru, peringkat 2 Kota Kendari dan peringkat 1 Kota Palangkaraya.
Realisasi pendapatan daerah tertinggi untuk Kabupaten yaitu, Peringkat 5 Kabupaten Tabalong, peringkat 4 Kabupaten Tanah Laut, Peringkat ke 3 Kabupaten Kutai kertanegara, peringkat ke 2 Kabupaten Sumbawa Barat, dan peringkat ke 1 Kabupaten Bojonegro.
Sementara untuk realisasi belanja daerah tertinggi, peringkat ke 5 Kabupaten Luwuk Timur, peringkat ke 4 Kabupaten Gayo Luwes, pringkat ke 3 Kabupaten Duga, Peringkat ke 2 Kabupaten Yahukimo, dan Peringkat 1 Kabupaten Aceh Tamiang.
Sementara untuk Realisasi PAD tertinggi, peringkat ke 5 Kabupaten Kinagasa, Peringkat ke 4 Kabupaten Bapi, Peringkat 3 Kabupaten Puncak Jaya, peringkat ke 2 Kabupaten Intan jaya dan Peringkat ke 1 Kabupaten Worobeng. (cdn.wan**)
