CDN, Sumbawa Barat– Bupati Sumbawa Barat bersama tim Open Government Partnership (OGP) Lokal Propinsi NTB melakukan koordinasi dalam rangka Submit OGP Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat yang telah masuk dalam bagian Open Government Partnership Local. OGP merupakan upaya global untuk membuat suatu pemerintahan lebih transparan, efektif dan akuntabel.
Dilansir dari press release resmi Prokopim/rils189/VIII/2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting pada hari kamis 05/08/2021 bertempat di ruang sidang Setda Lantai 1. Kegiatan zoom meeting tersebut dihadiri oleh Bupati Sumbawa Barat beserta jajaran Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-Pemdes), Inspektorat Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfotik, dan jajaran Perangkat Daerah lainnya. Dari pemerintah Propinsi NTB hadiri Kepala Dinas Kominfotik Propinsi NTB, DR Najamuddin Amy, S.Sos.,MM, dan Perwakilan Kepala Bappeda Propinsi NTB.
Dalam kesempatan pertama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan. Dalam laporannya, sekda menyampaikan bahwa Visi Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang partisipatif, bersih, transoaran, inovatif, inklusif dan akuntabel.
Dalam agenda OGP, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengusung 6 Komitmen yaitu: 1) Penguatan kebijakan aksi kolaborasi, kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dalam penuntasan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). 2) Mewujudkan Posyandu Gotong Royong. 3) Mewujudkan KSB satu data yang partisipatif, Berkualitas, mudah diakses dan bermanfaat bagi semua pihak (inklusif). 4) Penguatan Forum Pelayanan Setara Inklusif Andalan (Yasinan) sebagai Media Konsultasi, Evaluasi, pengaduan dan penyelesaian masalah bersama. 5) Penguatan perlindungan dan pemberdayaan, penyandang PMKS dan kelompok rentan lainnya berbasis gotong royong. 6) Penataan organsiasi perangkat daerah menuju pemerintahan yang akuntabel dan melayani.
Untuk melaksanakan komitmen tersebut, Sekda KSB menyampaikan bahwa dibutuhkan waktu tiga tahun masa pemerintahan untuk merealisasikan masing-masing komitmen. Untuk mewujudkan misi besar tersebut, Sekda menyampaikan beberapa kelompok yang terlibat dalam ruang kolaborasi tersebut antara lain, Pemerintah Daerah, Komisi Informasi Propinsi NTB, Ombdusman perwakilan NTB, CSOS pendamping: SOMASI NTB, Fitra NTB, Legitimid, Solidarity Center, perwakilan CSO lainnya yang berkerja di NTB khususnya di Sumbawa Barat seperti Mitra Samya, Deaguru Institut, dan Lingkar Study Madani. Sementara dari kalangan akademisi yaitu Universitas Muhammadiyah Mataram dan Universitas Cordova Indonesia Sumbawa Barat. Pihak lainnya yang terlibat seperti perwakilan desa, perwakilan penyandang disabilitas, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan pendamping desa, tim Pembina dan penggerak PKK Propinsi NTB dan Sumbawa Barat, kader Posyandu Gotong royong, penyuluh pertanian, petugas program Keluarga Harapan, dan petugas tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle (TP3R).
Bupati Sumbawa Barat dalam kesempatan memberikan penyampaikan, menerangkan bahwa program Daerah Pemberdayaan Gotong royong (PDPGR) telah lama diterapkan dan telah memberikan bukti nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula dalam menuntaskan lima pilar STBM, bahwa dengan sistem gotong royong, lima pilar STBM tersebut telah dituntaskan dengan pelibatan masyarakat dan ASN. Berbagai permasalahan yang muncul di dalam masyarakat diakomodir dalam Yasinan. Hal tersebut disampaikan Bupati bahwa masyarakat akan lebih terarah dalam menyampaikan masalahnya daripada disampaikan melalui parlemen jalanan yang cenderung tidak terarah seringkali bias, terang Bupati.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Submit secara resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk masuk dalam Open Government Patnership (OGP) yang dilakukan langsung oleh Bupati Sumbawa Barat. Diakhir penyampainnya, Bupati Sumbawa Barat DR. Ir. H. W Musyafirin., MM. mengharapkan doa dan dukungan semua pihak agar misi ini berjalan lancar dan mendatangkan manfaat bagi Kabupaten Sumbawa Barat.
Kabupaten Sumbawa Barat Bersama Provinsi NTB terpilih menjadi bagian dari Open Government Partnership (OGP) Local. OGP merupakan upaya global untuk membuat suatu pemerintahan lebih transparan, efektif dan akuntabel. Inisiatif multilateral baru ini bertujuan untuk mengamankan komitmen konkrit dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Dalam semangat kerjasama multi-stakeholder, OGP diawasi oleh sebuah komite pengarah dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
Sementarai itu, Dalam kesempatan penyampaian dari Pemerintah Propinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik Propinsi NTB DR. Najamuddin Amy S.Sos.,MM menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kesyukuran dan kebahagiaan atas telah ditetapkannya Propinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat untuk masuk dalam jajaran Government yang nantinya akan menjadi contoh bukan saja di Indonesia, tetapi juga di dunia. Ia berharap akan terbangun kolaborasi yang baik antara Pemerintah Propinsi NTB, Pemerintah KSB, CSO, dan berbagai unsur lainnya yang terkait. Najam menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur akan mendukung penuh misi OGP tersebut bukan saja pada tataran perencanaan, tetapi pada implementasi program nantinya dilapangan.
Sementara itu, perwakilan OGP Lokal, Syahrul Mustafa menyampaikan bahwa tim telah turun ke lapangan untuk mengecek informasi dan data yang ada di lapangan. Disampaikan Syahrul bahwa beberapa hal yang menjadi sorotan dan menjadi bahan diskusi OGP tentang mekanisme yasinan yang telah menjadi wadah menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan Masyarakat. Yasinan telah menjadi ajang “mengadili” setiap permasalahan yang timbul di masyarakat dan setiap permasalahan langsung menemukan titik solusinya di forum yasinan tersebut. Demikian pula rencana penguatan posyandu, yang sebenarnya program tersebut sudah ada sejak zaman soeharto, tetapi hanya berfokus pada kesehatan saja. Sekarang posyandu diberikan penguatan untuk mengatasi berbagai permasalahan warga bukan hanya permasalaha kesehatan saja, tetapi juga permasalahan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain.(cdn.wan)
