CDN, Sumbawa Barat- Ketua Organisasi Angkutan Darat Provinsi NTB (Organda NTB), Junaidi Kasum akan melakukan koordinasi dengan perusahan-perusahan yang bergerak di bidang jasa angkutan darat, untuk melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar memastikan bahwa para supir taksi dan angkutan umum bebas dari narkoba serta jauh dari bayang-bayang barang haram tersebut.
Junaidi Kasum yang akrab dikenal oleh publik NTB dengan sebutan JK ini menegaskan keputusan itu bukan tanpa dasar, baru-baru ini aparat kepolisian tepatnya Polres Lombok Barat telah menangkap dua supir taksi dari perusahaan yang berbeda dalam waktu selang sehari. kedua supir taksi tersebut diduga menjadi kurir sabu sekaligus sebagai pemakai.
Selaku ketua Organda Provinsi NTB, JK sangat menyayangkan kejadian ini, padahal para operator telah menerapkan aturan yang ketat agar perusahaan tidak tercoreng namanya. “Atas kejadian ini, organda selaku induk perusahaan-perusahaan angkutan darat akan melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan tempat bernaungnya para pengemudi yang ditangkap oleh aparat kepolisian tersebut. Begitupula dengan perusahaan lainnya, ini bisa menjadi pelajaran agar tidak terjadi kejadian serupa,” pungkas JK pada media ini, Jum’at Sore (25/06/2021).
Dilanjutkan oleh JK, organda bersama perusahaan angkutan darat akan melakukan pembinaan pada seluruh unsur didalam perusahaan angkutan darat khususnya di Provinsi NTB. Dengan tegas pula ia menyampaikan kepada seluruh pengemudi, jangankan yang terindikasi memakai zat berbahaya sejenis sabu, membawa sajam, mabuk karena mengkonsumsi alkohol, memakai sandal jepit pun saat melayani penumpang akan diberikan teguran hingga sangsi pemberhentian.
“Jadi saya sangat mendukung dan menganjurkan pengusaha-pengusaha dibidang jasa angkutan darat untuk melakukan tes urin pada supir yang bernaung dibawah perusahaannya. Dalam waktu dekat, saya akan bersurat kepada seluruh perusahaan agar bekerjasama dengan BNN dalam upaya memerangi bahaya laten narkoba dilingkungan jasa angkutan darat,” tegasnya.
JK tidak mau semua jasa angkutan darat khususnya di NTB tercoreng oleh ulah satu atau dua oknum. Ini akan berakibat pada kepercayaan masyarakat dan berimbas pada lumpuhnya para pengusaha-pengusaha transportasi darat. Untuk memastikan nama baik tetap terjaga, maka dua alternatif yang disebutkan olehnya akan dilakukan. Alternatif pertama dan wajib dilakukan adalah pengusaha angkutan darat harus bekerjasama dengan BNN. Kedua, secara bersama-sama melakukan pembinaan pada para pengemudi angkutan darat agar menghargai profesi mereka.
Selain itu, sebagai informasi tambahan dari JK pada media ini, dirinya selaku ketua organda NTB sedang memperjuangkan diturunkannya tarif penyeberangan laut Tano-Kayangan dan Kayangan-Tano. Menurut JK, tarif yang diberlakukan hari ini terlampau memberatkan para pengusaha angkutan darat. “Perhitungan yang digunakan sebagai tarif harga penyebrangan adalah menggunakan skala per mil. Saya melihat bahwa hari ini tarif yang dipakai masih menggunakan jarak Kayangan-Alas, bukan Kayangan-Tano. Selama ini mungkin jarak yang digunakan itu belum dirubah, padahal pelabuhan di Alas sudah tidak digunakan lagi untuk bersandar Fery penyebrangan,” ungkap JK.
Sebagai bentuk tanggung jawab moril sebagai ketua organda NTB, Junaidi Kasum tengah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar tarif dan jarak yang digunakan dirubah. Selain itu, JK yang dikenal memiliki relasi kuat ini sedang intens berkoordinasi dengan anggota DPR Provinsi NTB hingga DPR RI agar suara masyarakat didengar oleh pemerintah pusat. (cdn.wan)
