AUTP Untuk Petani KSB Tidak Di Pangkas

Pembaca setia media CDN. Inilah berita utama dihari ini, namun kami ingin pastikan bahwa kita selalu menerapkan protokol kesehatan (Mencuci tangan menggunakan air mengalir, Menggunakan masker dan Menjaga jarak). Mari bersama-sama kita lawan covid-19, “Bangsa Sehat, Negara Kuat”. Salam Pimpinan redaksi CDN.

AUTP Untuk Petani KSB Tidak Di Pangkas

Sumbawa Barat, CDN- Kabar gembira bagi para petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di tahun 2021 ini tidak ada pemangkasan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) KSB, Suhadi, SP.,M.Si melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan, Syaiful Ulum SP mengatakan, bahwa pemerintah daerah ditahun 2021 menanggung 7.400 hektar untuk AUTP.

“Alhamdulillah AUTP di tahun ini normal dan tidak ada pemangkasan. Anggaran dari APBD sekitar Rp. 266.400.000 untuk mengcover 7.400 hektar lahan persawahan petani,” kata Syaiful saat diwawancarai media diruangan kerjanya, Selasa (9/3/2021).

Dijelaskan olehnya, AUTP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen dan mengalihkan kerugian akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT melalui pihak lain yakni pertanggungan asuransi.

“Resiko yang dijamin dalam AUTP meliputi banjir, kekeringan, serangan hama dan OPT. Hama pada tanaman padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus dan ulat grayak,” jelasnya.

Untuk Premi AUTP, lanjutnya mengatakan, bahwa saat ini sebesar 3 persen berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar enam juta rupiah per hektar per musim tanam, yaitu sebesar 180 ribu rupiah per hektar per musim tanam.

Bantuan Pemerintah Pusat saat ini sebesar 80 persen atau sebesar 144 ribu rupiah per hektar per musim tanam, dan Pemerintah Daerah KSB menanggung premi sebesar 20 persen atau sebesar 36 ribu rupiah per hektar per musim tanam.

“Jika terjadi gagal panen, setiap petani tersebut tidak dipungut biaya sepeserpun untuk mengklaim AUTP karena semua biayanya ditanggung oleh Pemerintah,” tutupnya. (cdn.wan)