Gubernur NTB: “Negara Hadir Untuk Masyarakat”
Mataram, CDN- Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengapresiasi bantuan yang mulai diluncurkan oleh pemerintah pusat. Menurut Gubernur, ini merupakan wujud kehadiran negara untuk masyarakat, baik bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
“Terima kasih kepada teman-teman yang menyalurkan bantuan, semoga NTB yang kita cintai diberi keberkahan oleh Allah SWT”, harap Dr. Zul usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat penerima bantuan, Senin (04/01/2021) di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB.
Dilansir dari Man-ikp_diskominfotikntb. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyalurkan bantuan tunai se-Indonesia 2021 secara virtual. Presiden mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 110 triliun. Dengan peluncuran ini maka bantuan tersebut mulai disalurkan ke-34 provinsi.
“Tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan, dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau rote dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak COVID-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi”, kata Jokowi dalam acara peluncuran.
Jokowi menjelaskan, bantuan sosial yang diluncurkan ini berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, serta bansos tunai.
” Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Juga diharapkan menjadi pemicu penggerak ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat,” harap Presiden.
Jokowi mengatakan, bantuan ini terbagi dalam beberapa tahapan. Untuk PKH terbagi dalam empat tahap yang penyalurannya dilakukan oleh Bank BUMN atau Himbara.
“Kemudian sembako akan disalurkan dari Januari-Desember 2021, nilainya tadi sudah disampaikan Bu Menteri Sosial Rp 200 ribu per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial (bansos) tunai BST diberikan selama 4 bulan, Januari-Februari-Maret-April nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya”, ujarnya.
Untuk itu, Jokowi meminta kepada kementerian terkait dan seluruh gubernur se-Indonesia agar mengawal sampai tuntas proses penyaluran bantuan dan berharap kepada masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan secara tepat. Utamakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga.
“Saya juga menegaskan bahwa bantuan ini tidak ada potongan-potongan. Masyarakat harus menerima seutuhnya, karena bantuan ini langsung dikirim kepada masyarakat melalui bank-bank milik pemerintah dan kantor pos”, tegas Jokowi. (cdn.wan)
