Taliwang, centralditanews- Tidak perlu menghitung hari, Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. dalam nota jawabannya menanggapi satu-persatu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang telah digelar, Senin lalu (08/06/2020).
Untuk diketahui bahwa Rapat paripurna ke-19 yang dihelat pada hari senin lalu mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD KSB atas Penyampaian Penjelasan Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Masing-masing fraksi memberikan catatan, kritikan, masukan hingga pujian pada pelaksanaan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satu fraksi yang mengajukan sorotan tajam adalah dari Fraksi PDI Perjuangan.
F-PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, H. Riyadi menyoroti tingkat pengangguran yang masih terbilang tinggi akibat dampak Covid-19 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Sehingganya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umumnya, F-PDI Perjuangan berharap pada Bupati Sumbawa Barat untuk mengatasi dan mencari solusi terbaik mengatasi angka pengangguran di tengah masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat tersebut.
Dalam nota jawaban yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST. Bupati menerangkan bahwa itu tidak bisa dipungkiri karena imbas dari peralihan kepemilikan perusahaan terbesar di daerah KSB, yaitu dari PT NNT kepada PT AMNT sehingga terjadi penyesuaian kebutuhan karyawan secara menyeluruh dan besar-besaran. Puncaknya terjadi pada tahun 2019.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran di KSB meningkat dari angka 3,73 persen di tahun 2018 menjadi 5,52 persen di tahun 2019. Pemerintah Daerah terus melakukan komunikasi dengan manajemen PT AMNT agar dalam perekrutan lebih mengutamakan putra daerah penghasil tambang.
Adapun upaya Pemda lewat Disnakertrans KSB untuk memberikan akses dan peluang yang lebih baik diantaranya pendaftaran kartu pra kerja dan pelatihan secara online, Pelatihan berbasis kompetensi di BLK Sumbawa Barat, pembukaan lowongan pekerjaan di beberapa perusahaan mitra bisnis PT. AMNT, melaksanakan bursa tenaga kerja atau job fair dan bantuan peralatan modal usaha ekonomi produktif bagi mantan PMI (Pegawai Migran Indonesia).
Terhadap pertanyaan adanya aset yang masih belum optimal penggunaannya seperti Sentra UKM Poto Tano, Pasar Brang Rea dan Pasar Brang Ene, Bupati menyikapi dengan menyebutkan bahwa Sentra UKM Poto Tano telah berjalan dan Sentra UKM ini melakukan pembuatan beras analog berbahan jagung sebagai operasional skala kecil dari sentra ini. Pemda KSB sedang memikirkan strategi pemasaran yang baik dan promosi yang cukup intens sehingga sentra ini bisa cukup dikenal oleh masyarakat luas.
Pemerintah Daerah KSB menjelaskan bahwa sebenarnya pada tahun 2020 ini Sentra UKM ini akan mendapatkan mesin pengemas dan bahan kemasan yang merupakan kebutuhan utama beroperasinya sentra ini dari Kementerian Perindustrian. Namun akibat Covid-19, terjadi penundaan karena penyusaian pada postur anggaran APBN.
Pun demikian halnya dengan dua pasar yang disebutkan diatas, hingga saat ini pemanfaatannya belum optimal dikarenakan fasilitas pendukung belum maksimal namun Diskoperindag KSB telah melakukan pendataan terhadap para pedagang yang akan menempati kios-kios dan los pasar tersebut.
Terhadap catatan yang diberikan oleh F-PDI Perjuangan di bidang pertanian terutama saluran irigasi untuk meningkatkan hasil produksi padi dan jagung. Pemerintah berkesimpulan bahwa tahun 2020 hingga 2022 salah satu prioritas pembangunan pertanian adalah pembangunan sumber-sumber air.
Untuk sementara waktu, Pemerintah telah melakukan upaya mengatasi kekurangan air dengan membangun embung, sumur-sumur pompa atau pemasangan pompa air pada wilayah yang tersedia sumber air yang memadai
Kemudian dijelaskan pula bahwa ketersediaan air di KSB tidak sesuai dengan luas lahan, baik itu air permukaan, maupun air tanah. Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya intensitas hujan di KSB.
Bupati mengucapkan terimakasih pada seluruh fraksi yang telah mengapresiasi pencapaian pemerintah daerah dalam mempertahankan predikat WTP untuk ke 6 (enam) kalinya.
Bupati juga telah menyimak pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 yang telah disampaikan pada sidang paripurna ke-19 masa sidang III tanggal 8 Juni yang lalu. Secara umum fraksi-fraksi telah memberikan persetujuan untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Hal ini lanjut Bupati dalam nota jawabannya menggambarkan terjadinya sinergisitas yang produktif antara Pemda dan DPRD dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk menanggapi berbagai situasi, kondisi dan masalah penyelenggaraan pemerintahan di KSB.
Jawaban Bupati Sumbawa Barat terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD di bacakan dan disampaikan oleh Wakil Bupati Sunbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST. Selasa (09/06/2020) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD KSB lantai II.
Rapat Paripurna DPRD KSB ke-20 tersebut dihadiri sekitar 50 orang lebih, termasuk Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST, Ketua DPRD, Kaharuddin Umar, Wakil Ketua I DPRD, Abidin Nazar. SP. MP. Wakil Ketua ll DPRD Merliza, S Sos. I, MM. serta Sekretaris Daerah Sumbawa Barat, H AbdulAziz.SH.MH. Wakapolres Kompol Teuku Ardiansyah, SH. Kajari Sumbawa Barat, Nusirwan Sahrul.SH.MH. Kepala BNNK Sumbawa Barat AKBP Cheppy Achmad Hidayat.S Ag. serta 17 Anggota DPRD dari berbagai Komisi dan Fraksi juga para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumbawa Barat serta Staf. (cdn.wan)
