CDN, Sumbawa Barat– Memasuki masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat HW Musyafirin ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) jaga netralitas.
Himbauan tersebut disampaikan HW Musyafirin dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-52, di halaman Graha Fitra, kantor Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, beberapa waktu lalu.
Tahun ini bupati dua periode tersebut mengatakan, momentum peringatan hari Korpri bertepatan dengan masa kampanye. Sehingga netralitas ASN menjadi amanat yang harus disampaikan.
HW Musyafirin menegaskan, tahun 2024 akan berlangsung pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota.
“Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara,” kata Musyafirin.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa Barat tersebut menjelaskan, Korpri memiliki peranan dalam membangun bangsa Indonesia saat ini.
Pada peringatan HUT Korpri itu, dirinya berharap ASN lingkungan Pemkab Sumbawa Barat meningkatkan kinerja, berkolaborasi serta bersinergi, meski memgahdapi tahun politik.
“Untuk itu saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi Korpri tetap tidak berubah yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI,” kata Musyafirin.
Selain persoalan netralitas, Bupati juga menekankan kepada Korpri agar dapat mensikapi perkembangan teknologi dan perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat.
Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Korpri.
Pengubah kehidupan tersebut ungkap HW Musyafirin yaitu AI (Artificial Inteleigence), IOT (internet of thing), Big data, Sistem dan Algoritma pemrograman, coding.
Hingga verifikasi biometrik sehingga tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama.
“Kita tidak boleh menyelesaiakan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan,” tutup Musyafirin. (cdn.Tan/Kominfo)
