CDN, Sumbawa Barat– Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat (Distan KSB) menggelar rapat dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) pada Kamis, 09 November 2023.
Rapat ini digelar untuk mengevaluasi hasil pengawasan dan ketersediaan pupuk bersubsidi menjelang musim tanam (MT) 2023-2024. Dalam rapat tersebut dikemukakan berbagai hasil evaluasi serta kendala yang dialami oleh para pengecer pupuk serta mendengarkan laporan dari petugas verifikasi dan validasi data (verval) se-Kabupaten Sumbawa Barat.
Dari jalannya rapat serta hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian KSB, Ir. Muhammad Saleh, M.Si. didapatkan informasi bahwa rata-rata petugas verifikasi dan validasi data mengemukakan masalah yang sama, yaitu hampir 50% kartu tani tidak dapat digunakan oleh petani, selain itu, banyak kartu tani yang rusak dan ada sebagian dari petani yang belum memiliki kartu tani.
Selain permasalahan kartu tani, perwakilan dari Koordinator BPP Kecamatan Seteluk mengemukakan masalah dilapangan, misalnya pihak Bank BRI Kecamatan Seteluk belum memiliki petugas yang menangani kartu tani. Sehingga perwakilan BPP mengusulkan pada Distan untuk melakukan koordinasi segera dengan pihak Bank BRI.
Atas berbagai temuan dan permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pertanian menegaskan untuk dibuatkan buku manual pembelian pupuk bersubsidi (buku pandu) sehingga tidak terjadi kesalahan pembelian yang berimbas pada kelebihan salur.
“Buku manual ini tentunya dibuat oleh tim verval yang dalam hal ini di kontrol oleh Kordinator BPP Kecamatan. Setiap petani yang melakukan penebusan pupuk urea bersubsidi menggunakan KTP dan kartu tani wajib di catat dalam buku manual. Ini penting agar tidak terjadi pembelian ganda oleh orang yang sama, bisa saja terjadi praktek dilapangan petani melakukan penebusan pupuk bersubsidi sebanyak 2 kali, pertama menebus dengan menggunakan KTP karena beralasan kartu taninya rusak, kemudian melakukan penebusan kembali menggunakan kartu tani padahal jatahnya sudah ia ambil menggunakan KTP tadi. Apabila praktek ini terjadi, maka berimbas pada petani lain yang tidak kebagian pupuk padahal ia belum mengambil jatah pupuknya. Akhirnya akan berasumsi bahwa pupuk langka, padahal pupuk bersubsidi tidak langkah melainkan adanya praktek yang saya katakan tadi. Jadi saya tekankan untuk membuat buku manual tersebut,” pungkas Ir. M. Saleh.
Selain itu, dari hasil evaluasi KP3, diperoleh data yang merujuk pada pemakaian pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumbawa Barat pada MT 2022-2023 masih kurang. Lanjut M. Saleh, artinya pembelian pupuk oleh distributor ke Perwakilan Pupuk Indonesia masih kurang dari jatah yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan RDKK. Pemakaian pupuk bersubsidi masih ada di angka 50% dari 100 % persen jatah pupuk bersubsidi yang diberikan untuk KSB. Artinya, pada tahun 2022-2023, KSB diberikan jatah pupuk bersubsidi sebesar 9000 ton lebih. Jika pemakaiannya hanya 50%, maka saat ini stock pupuk kita masih tersisa 4000 ton lebih .
Ketika media ini mendalami penyebab pemakaian pupuk bersubsidi masih rendah di KSB, padahal biasanya pupuk sulit didapatkan oleh petani, Kepala Distan KSB mengatakan bahwa kemungkinan ini disebabkan oleh adanya sebagian daerah di wilayah KSB tidak bisa menanami areal persawahannya, misalnya di wilayah Kecamatan Brang Rea. Karena adanya perbaikan saluran atau pembangunan saluran irigasi Bendungan Bintang Bano, para petani tidak bisa melakukan MT 2. Kedua, kita ketahui bahwa saat ini terjadi gejala el-nino yang cukup panjang, sehingga petani yang biasanya menanam sebanyak 3 kali, karena el-nino hanya dapat melakukan penanaman sebanyak 2 kali.
Kepala Distan KSB pun menegaskan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Bank BRI atas permasalahan kartu tani. Sementara itu, Tim BP3 akan melakukan pengecekan pupuk bersubsidi ke distributor dan pengecer pupuk guna menghadapi MT 1 tahun 2023-2024. (cdn.wan**)
