Kaharuddin Umar : “Pemerintah Harus Perkuat Pengawasan dan Pembinaan Pasca Program”
CDN, Sumbawa Barat– Sesuai hasil pertemuan awal dengan insan pers Kabupaten Sumbawa Barat (KSB, red), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (DPRD KSB) akhirnya merealisasikan janjinya menggelar Coffe morning dengan insan pers KSB. Kegiatan ini sudah sesuai dengan hasil pertemuan awal, bahwa setiap bulan akan digelar kegiatan Coffe morning untuk menjalin silaturrahmi sekaligus menginformasikan kondisi terkini terkait segala aspek kehidupan di KSB melalui para kuli tinta tersebut.
Kaharuddin Umar didampingi oleh Wakil Ketua DPRD KSB (Abidin Nazar dan Merliza Jawas) selaku refretansi DPRD secara gamblang dan terbuka menyambut para insan media di lantai 2, Ruang Rapat Ketua DPRD KSB (31/08/2021).
Dalam diskusi tersebut, banyak hal yang disampaikan secara silih berganti oleh ketiga unsur pimpinan DPRD tersebut, diantaranya adalah seputaran penanganan Covid-19, penguatan ekonomi kerakyatan, penguatan perusahaan umum daerah, mutasi hingga pelayanan bank NTB syariah cabang Taliwang.
Politisi senior sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar mengatakan bahwa pemerintah daerah KSB haruslah menguatkan pengawasan dan pembinaan pada setiap program kerja yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan.
“Pemerintah Daerah KSB telah memiliki niat baik untuk membantu masyarakat KSB lewat program Pariri dan program Bariri. Program tersebut telah menyasar masyarakat. Selain itu, didalam program kartu pariri dan program kartu bariri memiliki nilai yang luar biasa yaitu mengajarkan masyarakat KSB untuk menabung. Namun itu akan bisa dimaksimalkan jika pengawasan dan pembinaan pasca program tidak dilakukan oleh setiap SKPD,” Pungkas Kahar.
Sementara Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin Nazar, SP menjelaskan bahwa dirinya dan seluruh anggota DPRD KSB tetap memberikan apresiasi yang tinggi pada Pemkab KSB atas capaian yang berhasil meningkatkan PAD ditengah pandemi Covid-19. Namun itu masih bisa dioptimalkan jika semua potensi-potensi daerah digalih dengan serius, diantaranya sektor tambang.
“Selain sektor tambang, ada pendapat lain yang harus dioptimalkan misalnya dari pariwisata dan sejumlah SKP hijau lainnya. Sehingganya saya berharap dimutasi kali ini, Bupati betul-betul meyeleksi sedemikian rupa jabatan-jabatan yang akan diisi oleh sejumlah orang yang memang secara kompetensi pandai dan cakap dibidang tersebut. Terutama sekali untuk mempercepat akselerasi semua program kerja bupati,” terang Abidin.
Ia menambahkan bahwa tifikal yang harus dicari oleh Bupati dimutasi kali ini adalah orang yang memiliki sejumlah program untuk menambah income daerah, bukan orang yang hanya bisa menjual program namun hasilnya menghabiskan APBD. “Apalagi hanya bisa memberikan laporan asal bapak senang (ABS),” ujar Abidin.
Merliza Jawas juga secara rijit menjelaskan kegiatan-kegiatan DPRD selama perjalanan hingga ApBD Perubahan ini, sejumlah kelemahan jalannya pemerintah telah dilempar pada pemerintah daerah. “Artinya ada yang tidak singkron antara bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan kemajuan perekonomian masyarakat. Itu bisa dibuktikan masih banyaknya bank-bank rontok yang jalan di KSB. Padahal sejumlah program perbankkan cukup banyak. Misalnya program KUR, namun masyarakat masih menjalin hubungan dengan bank rontok. Sehingga atas penomena itu, kami telah memberikan masukan pada perbank-kan untuk lebih proaktif (jemput bola) pada masyarakat. Inipun adalah tantangan (banyaknya masyarkat yang mengambil uang rontok, red) tersendiri bagi pemerintah bahwa program pro rakyat tidak berjalan maksimal,” beber Merliza.
Berdasarkan pantauan media, banyak hal yang dicapai dari kegiatan Coffe morning DPRD KSB dengan insan pers tersebut, diantaranya adalah informasi penguatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang sedang dilakukan oleh tim Bapemperda DPRD KSB, Ketua DPRD KSB akan melakukan rapat dalam waktu dekat dengan pimpinan Bank NTB Syariah Cabang Taliwang, dimana daerah memiliki saham di bank tersebut, namun sejumlah nasabah mengeluhkan pelayanan Bank NTB Syariah dan masih tingginya bunga yang diterapkan oleh Bank NTB, padahal dia sudah berstatus bank syariah. Unsur pimpinan DPRD KSB juga akan melakukan hearing dengan ketua Organda NTB, hearing tersebut dilakukan seiring adanya informasi bahwa tarif penyeberangan Tano-Kayangan masih menggunakan tarif Alas Kayangan. Tarif ini dinilai tinggi dan inipula alasan KSB ingin hearing dengan Ketua Organda NTB.
DPRD tidak diam, masukan, apresiasi hingga kritikan tetap dilayangkan pada pemerintah daerah. Secara amanah konstitusi dan regulasi telah dilakukan lewat pandangan umum fraksi. “Disetiap sidang paripurna, kami terus memantau. Masukan serta kritikan pada pemerintah kami layangkan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat umum dan hasil rapat dengan SKPD yang ada di lingkup Pemda KSB,” pungkas ketiga pimpinan DPRD KSB tersebut.
Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar dan Wakil Ketua (Abidin Nazar dan Merliza Jawas) diakhir kegiatan mengucapkan terimakasih atas kehadiran insan pers di gedung perwakilan rakyat. Semoga pertemuan ini terus berlanjut sehingga membawa dampak positif bagi penyiaran dan pemberitaan kegiatan DPRD KSB pada masyarakat. Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar menegaskan bahwa apa yang menjadi komitmen dengan insan pers akan terus dijalankan. “Pertemuan hari ini adalah bentuk kongkrit nyata bahwa DPRD KSB terbuka, kegiatan ini sangat bermanfaat karena banyak informasi yang dapat diolah dan ditindaklanjuti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat KSB. Kami berharap pemberitaan kami selalu diikuti oleh media, pun demikian dengan pemberitaan seputaran DPRD agar dimasifkan,” tutup Kaharuddin Umar. (cdn.wan)
