Polres Sumbawa Barat Sosialisasikan Larangan Mudik

Polres Sumbawa Barat Sosialisasikan Larangan Mudik

Kapolres : “Forkopimda Sumbawa Barat Menjamin Keberlangsungan Investasi”

Sumbawa Barat, CDN- Polres Sumbawa Barat pada Rabu sore (05/05/2021), bertempat di Mako Polres (menggelar ngabuburit bersama Forkopimda dan awak media.

Ngabuburit tersebut disisipkan dengan acara sosialisasi larangan mudik bagi masyarakat terlebih khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Herman Suriyono, S.I.K.,MH.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Herman Suriyono, S.I.K., MH. dalam sambutannya menjelaskan bahwa sesuai instruksi pusat yang melarang mudik maka kami akan menjalankan dan mengamankan instruksi tersebut.

“Berkaitan dengan mudik lebaran, sampai dengan saat ini masih ada sekitar 18 juta sekian orang yang ingin mudik. Ini menjadi tantangan tersendiri dikala pandemi masih mengancam. Masyarakat harus belajar dari India, dimana tsunami Covid belum bisa diatasi. Terbaru, baru-baru ini saya melihat di berita bahwa negara tetangga kita Malaysia telah terpapar virus dengan jenis varian baru yang lebih berbahaya”, pungkas AKBP Herman Suriyono, S.I.K., M.H.

Pemberian Paket Sembako Secara Simbolis Oleh Kapolres Sumbawa Barat Pada Imam Taufik Sumbawa Barat Post.

Diharapkan kepada teman-teman media agar kita bersama-sama menyampaikan pesan kepada masyarakat. Lanjutnya, larangan mudik ini lebih ditekankan pada ASN dan TNI/Polri sebagai contoh ditengah-tengah masyarakat.

“Di harapkan kepada teman-teman media agar kita bersama-sama menyampaikan pesan kepada masyarakat dan kita belajar dari India dan Malaysia. Hampir 600 ribu jiwa masyarakat India terpapar Covid, pun demikian halnya dengan Malaysia dimana ditemukan virus varian baru yang lebih berbahaya dari Covid-19. Makanya untuk menyelamatkan nyawa masyarakat, Presiden dan para menteri telah menegaskan larangan mudik ditahun ini”, beber AKBP Herman.

Acara atau kegiatan ngabuburit bersama Forkopimda dan para wartawan tersebut juga diisi dengan diskusi tentang pembangunan objek vital bandara di Desa Kiantar.

Berdasarkan penjelasan dari Kapolres, Dandim 1628/SB, Kepala BPN KSB, menyebutkan bahwa sesuai perintah Presiden RI maka sebagai Forkopimda Sumbawa Barat harus menjamin keberlangsungan Investasi Tersebut.

Kapolres AKBP, Herman Suriyono, S.I.K., M.H. menjelaskan dirinya telah menginstruksikan pada bhabinkamtibmas untuk memberikan pemahaman pada masyarakat di Desa Kiantar. Menurutnya, harga yang telah diberikan oleh tim Appraisal berada diangka rata-rata terendah Rp.427.000.000,-/ Ha dan harga tertinggi obyek tanah berada pada angka Rp. 527.000.000,-/Ha. lumayan bagus. Masyarakat bisa menggunakannya untuk membeli lahan baru kemudian sisanya bisa digunakan untuk berusaha di sekitar bandara nantinya.

Para Insan Pers Sumbawa Barat

Pemerinta Daerahpun telah menyiapkan lahan yang cukup luas dari lahan yang dibutuhkan untuk bandar udara (64 Ha). Itu untuk mengantisipasi adanya warga yang tidak mau menjual tanahnya namun meminta tukar guling dengan lahan lain. “Jadi sebetulnya Pemerintah Daerah telah memberikan solusi dan mengantisipanya. Namun jika ada yang tetap menolak itu biasa terjadi di setiap pembebasan lahan, maka kami berkomitmen untuk melakukan pendekatan dan duduk bersama bersama warga”, Tutup AKBP Herman Suriyono, S.I.K., MH.

Hal senada disampaikan oleh Dandim 1628/Sumbawa Barat, LETKOL CZI SUNARDI, ST. MIP. ia berkeyakinan bahwa Sumbawa Barat ini akan maju jika bandara ini terealisasi. Dirinya menyampaikan pengalaman pribadinya ketika pulang ke daerahnya. Sangat susah ketika bandara belum ada, begitupula di Sumbawa Barat. Jika bandara ini selesai maka semua potensi yang dimiliki akan mulai terlihat. Dirinya selaku Dandim telah menginstruksikan kepada para personilnya untuk mengawal proses pembangunan bandara ini. Melakukan pendekatan secara persuasif dengan masyarakat.

Sementara Kepala BPN KSB, Edy Budaya Lutfi menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan tim yang telah dibentuk. Dirinyapun menggambarkan peristiwa BIL atau Bizam saat dibangun, masyarakat sangat menentang keras dan menolak rencana pemerintah tersebut. Namun hari ini apa yang terjadi, masyarakat di wilayah sekitar yang dulunya menolak BIL kini hidup sejahtera.

Kapolres KSB, Dandim, Kepala BPN, Kepala BNN mengatakan bahwa memang kami bukan putra daerah asli KSB, kami disini hanya bertugas sebentar saja setelah itu dilindahkan. Namun kami ingin berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat KSB. Apa jadinya jika Daerah yang kecil ini didatangi oleh investor yang berinvestasi. Barang tentu akan membawa perubahan perekonomian. (cdn.wan)