Sumbawa Barat, CDN- Untuk membahas inisiasi berbagai program untuk mencegah terjadinya stunting di wilayah NTB, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima wawancara tim Metro TV terkait stunting di ruang kerja wakil gubernur, Rabu, 4 November 2020.
Dilansir dari SIARAN PERS BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PROVINSI NTB, edisi 04 November 2020. Dalam kesempatan itu, menanggapi pertanyaaan tentang data stunting di NTB, Wagub NTB mengemukakan bahwa berdasarkan elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat (e-PPGBM), data stunting di NTB hanya sekitar 19,02 persen.
Angka ini yang terus menerus ditekan oleh pemerintah provinsi NTB sehingga ada program unggulan Posyandu keluarga yang tujuannya yaitu Posyandu bukan hanya untuk ibu hamil dan bayi saja. Tetapi untuk seluruh masyarakat, termasuk remaja.
Dengan dijadikannya seluruh Posyandu menjadi Posyandu keluarga, akan berakibat pada penurunan stunting, gizi buruk, ibu melahirkan meninggal serta angka kematian bayi menurun.
“Karena masalah stunting ini kan tidak masalah pada satu sektor saja, pada satu imun saja, ditentukan juga bagaimana kesehatan remaja tersebut karena dia menjadi calon ibu, kemudian juga sangat di tunjukan oleh tingkat pendidikan masyarakat atau pengetahuan masyarakat tentang stunting,” ungkapnya.
Kemudian, Umi Rohmi mengungkapkan data 19,02 data stunting dari entri 62,5 persen, bukan 100 persen, jadi perkiraan angka stunting kalau entri 100 persen sekitar 30 persen itu didapatkan dari data riil yang dikumpulkan dari seluruh Puskesmas dan Posyandu di NTB. Bukan data dari Riskesdes yang merupakan data survei. Dan data dari Riskedes akan dibandingkan dengan data e-PPGBM untuk menjadi bahan evaluasi, dan patokan untuk melihat dari kabupaten mana yang angka stuntingnya tinggi agar dapat ditemukan solusi.
Dari data PPGBM, persentasi stunting tertinggi ada di Mataram. Akan tetapi jika dari segi jumlah, jumlah masyarakat NTB terbanyak ada di Lombok Timur. Otomatis jumlahnya ada di Lombok Timur namun secara persentasi Lombok Timur mengalami penurunan yang signifikan.
“Sehingga kita harapkan betul-betul kalo terintegrasi pemerintah dari Pemdes, Pemkab sampai Pemprov ini akan lebih detail. Kita harapkan bagaimana masyarakat NTB ini berbasis keluarga paham betul bagaimana gizi yang baik untuk keluarganya,bagaimana hidup sehat sehingga secara inisiatif akan berusaha menjaga dan kami lebih mengedepankan edukasi dari itu semua,” ujarnya.
Wagub bercerita, gempa 2018 lalu, cukup berpengaruh kepada keaktifan Posyandu. Banyak masyarakat yang kehilangan rumah. Ditambah lagi dengan pandemi Covid-19, itu semua menjadi salah satu hambatan Posyandu keluarga.
“Meski musibah terus melanda kita, tapi kita semua harus optimis untuk tetap menjadi lebih baik,” tambah Umi Rohmi.
Bencana itu, lanjut Umi Rohmi, harus dijadikan sebuah pelajaran. Wagub meminta masyarakat untuk selalu bersabar. Namun, seluruh ikhtiar harus tetap dilaksanakan. Contohnya pada pandemi Covid-19 ini, seluruh masyarakat harus bersinergi. Tidak bisa semuanya diserahkan kepada pemerintah.
“Kalau sudah kita ikhtiarkan, InsyaAllah seluruh musibah yang telah melanda kita menjadikan derajat kita lebih tinggi,” tambah Umi Rohmi. (cdn.wan)
