Air Suning, centralditanews- Sebagai bentuk pengawasan atas jalannya roda pemerintahan, Komisi II (Dua) DPRD KSB yang membidangi masalah perekonomian intens melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SKPD mitranya.
RDP yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut dan dilakukan secara marathon tersebut telah memberikan catatan, masukan hingga kritikan oleh Komisi II DPRD KSB.
Salah satu anggota Komisi II DPRD KSB, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sekaligus Ketua Fraksi PKS, Taufiqurrahman saat dikonfirmasi oleh media ini, Jum’at malam (12/06/2020), mengungkapkan bahwa penganggaran terhadap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) haruslah berbanding lurus dengan capaian kinerja yang berorientasi pada pertumbuhan PAD daerah kedepan.
“Aoutcome haruslah berbading lurus dengan income yang dicapai agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan SKPD dapat menunjukkan kinerja sesuai visi misinya. Bukan hanya bisa menghabiskan anggaran namun saya berharap SKPD berupaya menghasilkan income berupa masuknya pendapatan daerah”, pungkasnya.
Anggota DPRD dari Desa Air Suning yang mewakili Dapil Satu ini memberikan cacatan kepada setiap SKPD mitra komisinya untuk berkoordinasi dengan dinas tehknis lainnya untuk memperkuat program kerja.
“Konsef gotong royong bukan hanya dianalogikan mengangkat rumah saja, namun gotong royong juga diperlukan untuk memperkuat suatu program, SKPD terkait haruslah bekerja dan berkoordinasi agar hasil kerja maksimal. Dari RDP tiga hari tersebut saya melihat ada celah sedikit tentang masih kurangnya koordinasi antar lintas SKPD”, akunya.
Dilanjutkan Taufiqurrahman bahwa untuk memaksimalkan PAD daerah melalui restribusi, maka kami telah menyepakati untuk mengusulkan agar Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) menjadi satu-satunya pintu kontrol restribusi tersebut. “Restribusi harus melalui satu pintu yaitu BPAD lanjutnya.
Itu adalah catatan, masukan dan kritikan yang disampaikan oleh Taufiqurrahman pada pemerintah daerah KSB. Masukan dan catatan mengenai APBD tahun 2019 tersebut penting sekali untuk dijalankan agar program daerah sampai pada masyarakat dan daerah pun mendapat pemasukan yang maksimal lewat restribusi dari masing-masing SKPD.
Namun dibalik itu, Taufiqurrahman mengakui bahwa pemerintah sudah serius memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat KSB. Program yang dijalankan oleh Pemimpin KSB saat ini telah menyasar hingga akar rumput, itu terbukti dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat yang cukup tinggi. “Ini harus diakui, tinggal bagaimana masyarakat merubah arah pikirnya dari konsumtif menjadi masyarakat produktif”, tandasnya.
“Saya memberikan apresiasi pada Pemda KSB atas prestasinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-6 (enam) kalinya, semoga bisa dipertahankan. Terakhir saya berharap semua catatan yang kami berikan tersebut dapat dijalankan oleh eksekutif serta semua SKPD dapat memberikan pelayanan seperti apa yang diharapkan oleh Pemimpin KSB tentunya dengan semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh-Sungguh (IJS)”. Tutup Taufiqurrahman. (cdn.wan)
