Taliwang, centralditanews- Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. dalam sambutannya ketika meresmikan pengoperasionalan Dermaga Rakyat Poto Tano, Senin siang (16/03/20), mengusulkan agar dermaga tersebut dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) KSB.
Dermaga yang diberi nama F3 tersebut menurut Bupati KSB memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi sehingga bagusnya dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) KSB. Perusda akan menjadi motor penggerak dan akan melibatkan pihak bumdes Poto Tano disektor tertentu.
‘’Maaf Pak Kepala Desa Poto Tano, kalo dermaga dikelola Bumdes, jangan. Biaya operasionalnya tinggi, biarkan Perusda saja, Perusda yang akan menghubungkan dermaga ini dengan masyarakat, dengan pengembangan Gili Balu dan koneksi dengan Kayangan. Nanti Bumdes bermain yang lain, pengelolaan parkir dan lainnya,” Pungkas Bupati.
Dilanjutkan oleh H. Firin (sapaan akrab Bupati KSB) “Sekarang dibutuhkan pembangunan tempat penjualan tiket, tempat parkir dan lainnya agar dermaga ini bisa dioperasionalkan dengan baik sehingga kedepannya Desa Poto Tano ini benar-benar menjadi Lawang Tana Samawa (pintu gerbang pulau Sumbawa).”
Bupati selanjutnya menandatangani peresmian dermaga diikuti dengan pengguntingan pita oleh Ketua TP-PKK KSB, Ibu Hj. Hanipah W Musyafirin, S.Pt didampingi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD KSB, Ketua Pengadilan Agama Taliwang dan pejabat Pemerintah KSB. Bupati juga me-launching pengoperasian kapal cepat, dan mencoba kapal cepat yang akan melayani rute Dermaga F3 Poto Tano-Kayangan di sekitar Gili Kenawa. Kehadiran kapal cepat bernama KM Lombok Ekspres tesebut akan mempercepat mobilitas masyarakat, yakni dengan waktu tempuh hanya 35-40 menit.
Ditempat terpisah, media ini mengonfirmasi Kepala Perusda, Muhammad Rizal, S.Sos. apa yang disampaikan oleh Bupati KSB disambut antusias oleh Kepala perusda KSB yang baru dilantik ini.
Rizal sapaan akrab kepala perusda kepada media, Senin malam (16/03/2020), mengatakan bahwa terkait dengan Pelabuhan F3 di Poto Tano yang pengelolaannya diserahkan kepada Perusda, secepatnya kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat. Koordinasi ini penting bagi kami untuk mengetahui lebih lanjut terkait perijinan seperti ijin operasional dan legalitas lain dalam bentuk keputusan Bupati.
“Setelah itu, baru kami akan menyusun rencana pengelolaannya agar Pelabuhan F3 benar-benar dapat bermanfaat bagi perkembangan ekonomi daerah dan masyarakat sekitar. Termasuk kami akan pikirkan perihal unit kerja organisasi Perusda yang akan mengelola Pelabuhan, penempatan personil, standard operating procedure (SOP), standar pelayanan minimal, dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan agar fungsi Pelabuhan F3 berjalan baik.” Ujarnya.
Perusda juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Poto Tano untuk mendiskusikan peluang apa saja yang bisa dikelola oleh masyarakat atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga keberadaan Pelabuhan F3 berkontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat desa. (cdn.wan)
